Dewan Pers meminta agar pasal-pasal terkait pers dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja dihapus.
"Kami memberikan alternatif di mana RUU Cipta Kerja menghapus yang berkaitan dengan sektor pers. Ini jadi kesepakatan Dewan Pers dan teman-teman konstituen," kata Agung, Kamis .Alasannya, aturan terkait pengembangan usaha pers dan ketentuan pidana yang diatur dalam RUU Cipta Kerja telah diakomodasi dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.Pasal 11 UU Pers menyatakan bahwa"penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal".
Sementara itu, dalam RUU Cipta Kerja Pasal 11 itu diubah menjadi"pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal". "Semangatnya pemerintah dalam hal ini juga DPR terkait dengan bagaimana investasi dari luar itu bisa masuk atau jadi lebih baik. Justru jadi catatan bagi kami, karena akan jadi persoalan yang sangat serius. Karena tidak ada korelasinya di situ," kata Agung.Kemudian, Pasal 18 UU Pers mengatur soal ketentuan pidana.
RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 18 dengan menaikkan jumlah denda bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan dalam UU Pers.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja, Baleg DPR Undang Dewan Pers dan AJI'Hari ini mengundang teman-teman Dewan Pers dan AJI,' kata Willy membuka rapat.
Baca lebih lajut »
Pasal Soal Pers dalam Omnibus Law Cipta Kerja Sebaiknya DihapusPasal Soal Pers dalam Omnibus Law Cipta Kerja Sebaiknya Dihapus. Beberapa pasal terkait pers memang timbul pertanyaan kemudian mengapa perlu dibahas relevansinya seperti apa dan sebagainya.
Baca lebih lajut »
IJTI Minta Pasal Ancam Kebebasan Pers Dikeluarkan dari RUU CiptakerYadi meminta agar ayat 3 dan 4 dikeluarkan dari RUU Ciptaker. Karena akan mengancam kebebasan pers.
Baca lebih lajut »
Golkar Minta Pasal Pers Dicabut dari RUU CiptakerF-Golkar ingin mencabut ketentuan soal pers dari Omnibus Law Ciptaker karena memicu ketidakpastian, sementara F-NasDem mempertanyakannya.
Baca lebih lajut »
Pihak Pers Minta Pasal Terkait Pers di Omnibus Law Dicabut |Republika OnlinePihak pers minta pasal terkait pers dalam Omnibus Law dicabut.
Baca lebih lajut »
Jenazah Tokoh Pers Peter A. Rohi Dimakamkan dengan Protokol COVID-19Dunia pers sedang berduka. Salah satu tokoh pers, Peter Apollonius Rohi atau Peter A Rohi meninggal pukul 06.45 WIB di RKZ Surabaya karena infeksi paru. KabarDuka PeterARohi
Baca lebih lajut »