F-Golkar ingin mencabut ketentuan soal pers dari Omnibus Law Ciptaker karena memicu ketidakpastian, sementara F-NasDem mempertanyakannya.
"Golkar menilai daripada menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian, kami usulkan terkait media dan pers untuk didrop dari RUU Cipta Kerja," kata Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Ciptaker yang berlangsung secara daring, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Arzeti Dampingi Machfud Arifin di Pilwali Surabaya, Golkar PasrahPartai Golkar memastikan jika pihaknya memasrahkan pilihan akhir Bakal Calon Wakil Wali Kota kepada Calon Wali Kota yang juga mantan Kapolda Jatim, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin
Baca lebih lajut »
Politikus Golkar Beri 4 Masukan untuk PSBB Transisi di DKIMasyarakat harus terus diingatkan bahwa pandemi virus corona masih ada sehingga potensi penularan juga masih ada.
Baca lebih lajut »
IJTI Minta Pasal Ancam Kebebasan Pers Dikeluarkan dari RUU CiptakerYadi meminta agar ayat 3 dan 4 dikeluarkan dari RUU Ciptaker. Karena akan mengancam kebebasan pers.
Baca lebih lajut »
Jadi Solusi Bangkit dari Corona, Kadin Minta RUU Cipta Kerja DituntaskanJadi Strategi untuk Bangkit dari Corona, Kadin Minta RUU Cipta Kerja Dituntaskan
Baca lebih lajut »
Bima Desak DKI Berlakukan Sistem |em|Shifting |/em|Pegawai |Republika OnlineBima minta pegawai dari Bogor diberikan dispensasi.
Baca lebih lajut »
Pasal Soal Pers dalam Omnibus Law Cipta Kerja Sebaiknya DihapusPasal Soal Pers dalam Omnibus Law Cipta Kerja Sebaiknya Dihapus. Beberapa pasal terkait pers memang timbul pertanyaan kemudian mengapa perlu dibahas relevansinya seperti apa dan sebagainya.
Baca lebih lajut »