Keputusan itu diharapkan dapat mempertegas agar tidak terjadi insiden ketidaksepemahaman antara peradilan sipil dan militer
Nilai gift yang diterima pelaku live hanya berkisar 30% dari harga asli gift. Karena itu, kue terbesar tetap menjadi bagian platform medsos.Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Orin Gusta Andini, menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan
Menurut Orin, putusan MK tersebut hanya mengulang sebagai bentuk penegasan. Dikatakan bahwa selama ini, KUHAP juga sudah mengatur tentang penanganan perkara yang terkoneksitas termasuk di dalam UU KPK Dalam putusan itu, Suhartoyo menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Putusan MK itu dapat memperkuat landasan hukum KPK untuk menangani korupsi koneksitas dan membuka peluang penanganan kasus secara lebih sistematis.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Putusan MK soal Kewenangan KPK Usut Korupsi Militer Dipertegas, Begini IsinyaKPK berwenang usut korupsi militer hingga putusan inkrah.
Baca lebih lajut »
Putusan MK, KPK berwenang Usut Korupsi Militer Hingga InkrahPenegasan tersebut merupakan pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK UU 302002
Baca lebih lajut »
MK Pastikan KPK Berwenang Usut Korupsi di Militer hingga Putusan InkrahJPNN.com : MK menilai persoalan dalam perkara korupsi koneksitas tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap norma hukum.
Baca lebih lajut »
KPK Bisa Usut Korupsi Militer, Pengamat TNI Harus Hormati Putusan MKKPK bisa mencontoh sistem pemberantas korupsi yang terkoneksi dengan sistem peradilan militer seperti di Kejaksaan Agung
Baca lebih lajut »
MK tegaskan KPK berwenang usut korupsi militer hingga putusan inkrahMahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di ranah militer hingga adanya putusan pengadilan ...
Baca lebih lajut »
Pimpinan KPK Apresiasi Putusan MK yang Beri Mereka Wewenang Usut Korupsi MiliterPutusan MK menegaskan wewenang KPK mengusut kasus korupsi yang melibatkan personel militer.
Baca lebih lajut »