JPNN.com : MK menilai persoalan dalam perkara korupsi koneksitas tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap norma hukum.
jpnn.com - Mahkamah Konstitusi Kembali memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengusut kasus korupsi di ranah militer hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap , sepanjang kasus tersebut dimulai pertama kali oleh Lembaga antirasuah itu.
“Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno MK RI, Jakarta, Jumat . MK memutuskan pasal tersebut bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga ditambahkan frasa penegasan pada bagian akhir yang berbunyi, “Sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK.”
KPK Mahkamah Konstitusi Hukum Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK tegaskan KPK berwenang usut korupsi militer hingga putusan inkrahMahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di ranah militer hingga adanya putusan pengadilan ...
Baca lebih lajut »
KPK Pastikan Anwar Sadad Takkan Lolos dari Proses Hukum di KPKJPNN.com : Anwar Sadad yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini sebelumnya telah dipanggil penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi pada 22 Okt
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Pastikan KPU Berwenang Batalkan Pencalonan Aditya-Said di BanjarbaruBerita Pakar Hukum Pastikan KPU Berwenang Batalkan Pencalonan Aditya-Said di Banjarbaru terbaru hari ini 2024-11-03 10:13:10 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Ghufron: Presiden Prabowo berwenang soal kelanjutan seleksi capim KPKWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama ...
Baca lebih lajut »
Prabowo Berwenang Anulir Hasil Pansel KPK Bentukan JokowiPresiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan menganulir hasil panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (Capim) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan
Baca lebih lajut »
Pangdam Pastikan Usut Penyerangan Libatkan 33 Anggota TNI di Deli SerdangPangdam I/BB memastikan akan mengusut kasus penyerangan warga yang melibatkan 33 anggota TNI di Deli Serdang. Saat ini, kasus tersebut tengah diproses.
Baca lebih lajut »