Penegasan tersebut merupakan pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK UU 302002
Penegasan tersebut merupakan pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK . MK mengabulkan sebagian perkara uji materi Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh seorang advokat, Gugum Ridho Putra.
Pada pertimbangan hukumnya, Mahkamah menjelaskan, persoalan dalam perkara korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer atau dikenal juga dengan istilah korupsi koneksitas, bersumber dari penafsiran yang berbeda-beda di antara penegak hukum terhadap rumusan Pasal 42 UU 30/2002.
Artinya, sepanjang tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh unsur sipil dan militer yang penanganannya sejak awal dilakukan atau dimulai oleh KPK, maka perkara tersebut akan ditangani oleh KPK sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Ketua KPU Majalengka Teguh Fajar Putra Utama, mengatakan tujuan debat kali ini adalah untuk mendalami visi misi dari masing-masing paslon.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Calon Dewas KPK, Benny Mamoto, Ingin OTT KPK Diatur Undang-UndangBenny menganalogikan OTT KPK dengan penyidik polisi yang melakukan pembelian narkoba terselubung untuk menangkap pelaku.
Baca lebih lajut »
Putusan MK soal Kewenangan KPK Usut Korupsi Militer Dipertegas, Begini IsinyaKPK berwenang usut korupsi militer hingga putusan inkrah.
Baca lebih lajut »
MK Pastikan KPK Berwenang Usut Korupsi di Militer hingga Putusan InkrahJPNN.com : MK menilai persoalan dalam perkara korupsi koneksitas tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap norma hukum.
Baca lebih lajut »
MK tegaskan KPK berwenang usut korupsi militer hingga putusan inkrahMahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di ranah militer hingga adanya putusan pengadilan ...
Baca lebih lajut »
Putusan MK soal UU Cipta Kerja Ganggu Iklim Investasi?Apindo menyampaikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Partai Buruh Akan Kawal Putusan MK Soal UU Cipta KerjaPartai buruh akan kawal putusan Mahmakah Konstitusi (MK), terkait dikabulkannya gugatan Undang-undang Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »