Sidang pembuktian digelar pada 7 hingga 17 Februari 2025. MK nantinya akan menyampaikan surat panggilan berkaitan dengan jadwal sidang pembuktian.
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebanyak 138 perkara sengketa Pilkada 2024 yang dibacakan dalam putusan dismissal hari ini, Selasa , tidak berlanjut ke sidang pembuktian . Sementara 20 gugatan lainnya bakal memasuki pemeriksaan pembuktian.
'Jadi hari ini totalnya sudah ada 20 nomor yang maju ke pembuktian lanjutan,' tutur Saldi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa . 'Bagi perkara-perkara yang lanjut ke pembuktian berikutnya atau persidangan lanjutan dapat mengajukan saksi atau ahli, karena ini semuanya bupati maksimal adalah empat orang untuk sekaligus persidangan,' jelas dua.
20 Perkara yang Berlanjut ke Sidang PembuktianSecara rinci, 20 perkara yang berlanjut ke sidang pembuktian adalah sebagai berikut:Perkara 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati PesawaranPerkara 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Aceh TimurPerkara 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Bangka BaratPerkara 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota PalopoPerkara 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Gorontalo UtaraPerkara 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Bengkulu SelatanPerkara 173/PHPU.
Sengketa Pilkada 2024 Pilkada 2024 Sidang Pembuktian
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
1.172 Personel Polisi Kawal Sidang Putusan Dismissal Sengketa Pilkada Mahkamah KonstitusiPada hari ini, MK akan membacakan putusan dismissal untuk 158 perkara sengketa pilkada
Baca lebih lajut »
MK gelar putusan 'dismissal' 158 perkara sengketa pilkada hari iniMahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan sela (dismissal) untuk 158 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota ...
Baca lebih lajut »
MK bacakan putusan “dismissal” sengketa pilkada pada 4-5 FebruariMahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, ...
Baca lebih lajut »
Pelantikan Kepala Daerah Non-Sengketa Disatukan dengan Putusan Dismissal MKMenko Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan rencana untuk menyatukan pelantikan kepala daerah yang tidak sengketa dengan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada Serentak 2024. Pelantikan tahap kedua ini dijadwalkan pada 6 Februari 2025, setelah MK membacakan putusan dismissal pada 4 dan 5 Februari. Presiden Prabowo Subianto telah diinformasikan mengenai rencana ini dan memberikan dukungan. Tanggal pasti pelantikan bagi kepala daerah yang batal dilantik masih menunggu koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan MK.
Baca lebih lajut »
MK Gelar Sidang Putusan Sela Sengketa Pilkada 2024, Polisi Kerahkan 1.172 PersonelMahakmah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan sela (dismissal) untuk 158 perkara sengketa Pilkada 2024 pada Selasa (4/2/2025). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dan dihadiri pengamanan ketat dari polisi. Diperkirakan 152 perkara lainnya akan diputus Rabu (5/2/2025).
Baca lebih lajut »
MK Gelar Sidang Putusan Sela 158 Perkara Sengketa Pilkada 2024 pada Selasa Hari iniMK meregistrasi 310 perkara sengketa Pilkada 2024. Adapun pengucapan putusan dismissal untuk 152 perkara lainnya dijadwalkan pada hari Rabu 5 Februari 2025.
Baca lebih lajut »