MK meregistrasi 310 perkara sengketa Pilkada 2024. Adapun pengucapan putusan dismissal untuk 152 perkara lainnya dijadwalkan pada hari Rabu 5 Februari 2025.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan sela untuk 158 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 pada hari ini, Selasa .
Dari total 310 perkara tersebut, 23 di antaranya merupakan sengketa pemilihan gubernur. Sementara itu, sengketa pemilihan bupati berjumlah 238 perkara dan 49 perkara lainnya ialah sengketa pemilihan wali kota. Putusan dismissal menjadi penentu kelanjutan suatu perkara ke tahap pembuktian yang bakal digelar pada tanggal 7-17 Februari 2025. Apabila perkara dinyatakan lanjut, para pihak dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang jumlahnya paling banyak enam orang untuk sengketa gubernur dan empat orang untuk sengketa bupati/wali kota.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo menyampaikan, pihaknya selalu melakukan langkah-langkah sesuai dengan amanah undang-undang. Mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas, melindungi, mengayomi, hingga proses penegakan hukum.
Mahkamah Konstitusi Sengketa Pilkada Pilkada 2024 Sengketa Pilkada 2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
FOTO: MK Gelar Sidang Perdana Terkait Sengketa Hasil Pilkada 2024, Total Ada 310 PerkaraTotal ada 310 perkara sengketa hasil Pilkada 2024, dengan rincian 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 238 pemilihan bupati, dan 49 pemilihan wali kota.
Baca lebih lajut »
Geram Kuasa Hukum KPU Mimika Tak Punya Bukti, Hakim MK Saldi Isra Sampai Gebrak MejaMomen tersebut terjadi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di MK.
Baca lebih lajut »
MK Mulai Sidang Sengketa Pilkada Serentak 2024Mahkamah Konstitusi (MK) memulai sidang sengketa Pilkada Serentak 2024 hari ini, Rabu (8/1/2025), dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Terdapat 47 sidang gugatan hasil Pilkada Serentak yang akan dijadwalkan, termasuk gugatan hasil Pilkada Gubernur Jawa Timur 2024.
Baca lebih lajut »
MK Sidangkan Sengketa Pilkada 2024 dengan Metode Sidang PanelMahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan metode sidang panel. Terdapat tiga panel hakim yang akan menangani perkara-perkara tersebut. Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8–16 Januari 2024. Sementara itu, sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPU, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025.
Baca lebih lajut »
Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Pilkada 2024Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan pengujian konstitusi terkait permohonan pemohon sengketa Pilkada 2024. Sidang ini dipimpin oleh tiga panel hakim konstitusi. Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak dapat hadir karena sakit.
Baca lebih lajut »
Sidang Pilkada 2024 Diundur Karena Hakim Konstitusi SakitSidang perdana Panel 3 yang menangani sengketa Pilkada 2024 diundur karena Hakim Konstitusi Anwar Usman dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Baca lebih lajut »