Langkah konstitusional, dialogis, dan konstruktif dalam penyelesaian perbedaan pendapat terkait dengan UU KPK agar lebih dikedepankan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan Presiden Joko Widodo belum memiliki alasan mendesak untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Komisi Pembe-rantasan Korupsi .
Partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pun, menurut Surya, sudah satu suara meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan perppu KPK. Hal itu ditegaskan dalam pertemuan lima ketua umum partai koalisi dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin . Surya menambahkan bahwa Presiden juga bersepakat menunggu proses di MK daripada me-ngeluarkan perppu UU KPK yang baru direvisi.
Surya menyayangkan desakan masyarakat dan mahasiswa yang meminta Jokowi segera mengeluarkan perppu. Menurutnya, permintaan itu bermuatan politis.Senada, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan MK tengah melakukan judicial review terkait dengan UU KPK. Di sisi lain, banyak desakan agar Presiden segera menerbitkan perppu KPK. "Sebaiknya memang kita mempertimbangkan langkah konstitusional, yaitu melakukan judicial review itu," kata Ace, kemarin.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Tunggu Kepastian antara Perppu atau UU KPKKPK saat ini hanya fokus pada pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »
Kejar-kejaran MK Vs Presiden Soal UU KPK: Judicial Review Vs PerppuUU KPK telah disahkan DPR. Mahasiswa menolak dan meminta Jokowi mengeluarkan Perppu. Di sisi lain, MK juga sedang menguji UU KPK itu. Hmm, siapa ya yang paling cepat? UUKPK PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Survei KedaiKOPI: Pemilih Jokowi Anggap UU KPK Melemahkan KPKLembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei soal aksi mahasiswa, pelajar STM, dan isu-isu terkini. Apa hasilnya? UUKPK DemoMahasiswa
Baca lebih lajut »
Pakar: Perppu RUU KPK Bisa Dikeluarkan, tetapi Tunggu NomorPenerbiitan perppu harus dilakukan setelah hasil revisi diundangkan.
Baca lebih lajut »
HMI Gelar Aksi Desak Presiden Segera Terbitkan Perppu KPKPolisi diminta usut tuntas pelaku tindakan represif kepada mahasiswa.
Baca lebih lajut »
Sekjen Gerindra Persilakan Presiden Terbitkan Perppu KPK'Gerindra memandang sepenuhnya terserah Presiden. Meskipun pengesahan undang-undang ini dalam revisi melibatkan DPR dan pemerintah,'
Baca lebih lajut »