Terkait polemik Perppu KPK, Ahli hukum Bambang Saputra mengingatkan Presiden Jokowi agar juga mendengar suara pihak yang sertuju UU KPK hasil revisi. PerppuKPK
- Banyak poltiisi dan pakar hukum yang memberikan masukan kepada Presiden Jokowi terkait wacana menerbitkan Perppu KPK untuk membatalkan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah direvisi."Presiden jangan terburu-buru mengambil keputusan sebelum mendengar pihak yang pro-UU KPK itu disahkan," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu .Bambang mengakui memang ada pihak yang menginginkan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu.
Menurut Bambang, masalah UU KPK atau Perppu sebenarnya tidak signifikan dalam pemberantasan korupsi. Ada persoalan mendasar yang harus diangkat yaitu reformasi birokrasi. "Ini adalah persoalan sistem birokrasi yang harus dibenahi, bukan persoalan menangkap siapa yang korupsi," katanya.Bambang melihat sistem birokrasi masih banyak celah sehingga setiap orang rentan berlaku koruptif. Karena itu, perlu aturan yang tepat untuk mengintervensi sistem birokrasi yang kotor itu. Sedangkan Perppu tidak akan menyentuh masalah.
"Andai Perppu itu dalam waktu dekat dibuat presiden, maka keberadaannya tidak akan mengurangi praktik korupsi di negeri ini," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Jokowi Diminta tidak Merilis Perppu UU KPK, Kenapa?Presiden Joko Widodo diminta tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PresidenJokowi
Baca lebih lajut »
Analisis Profesor Hukum soal Perppu KPK Bisa Jadi Bumerang buat Presiden JokowiGuru Besar Fakultas Hukum Universiats Padjadjaran (Unpad) I Gede Panca Astawa mengingatkan Presiden Jokowi tidak menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. UUKPK
Baca lebih lajut »
Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Sekretaris Fraksi PDIP: Mohon Maaf, Presiden Tak Hormati DPR - Tribun WowSekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto ikut berkomentar, terkait Presiden Jokowi yang mempertimbangkan perppu cabut UU KPK.
Baca lebih lajut »
Mantan Plt Pimpinan KPK Endus Upaya Sesatkan Presiden JokowiAhli hukum Indriyanto Seno Adji meminta Presiden Jokowi menahan diri untuk tak terburu-buru menerbirkan perppu untukmembatalkan hasil revisi UU KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Saran Pak Syarif untuk Presiden Jokowi soal Polemik Perppu KPKPolemik Perppu KPK: Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, berdasar konstitusi, perppu hanya bisa dikeluarkan presiden manakala dalam keadaan kegentingan yang memaksa. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi jangan buru-buru terbitkan Perppu KPKAhli hukum Bambang Saputra mengingatkan Presiden Joko Widodo tidak terburu-buru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk ...
Baca lebih lajut »