Ahli hukum Indriyanto Seno Adji meminta Presiden Jokowi menahan diri untuk tak terburu-buru menerbirkan perppu untukmembatalkan hasil revisi UU KPK. PerppuKPK
- Ahli hukum Indriyanto Seno Adji meminta Presiden Joko Widodo tidak terburu-burut menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang guna membatalkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi. Mantan pelaksana tugas wakil ketua KPK itu tak ingin saran sejumlah tokoh tentang pentingnya menerbitkan perppu justru menyesatkan Presiden Jokowi dan masyarakat.
Indriyanto mengatakan, penerbitan perppu harus memenuhi syarat konstitusional sesuai Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK No138/PUU-VII/ 2009. "Presiden hanya bisa menerbitkan perppu apabila ada kegentingan yang memaksa," kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu .Menurut Indriyanto, sebaiknya Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK apabila terjadi keadaan atau kebutuhan mendesak guna menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
"Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan," katanya.Guru besar ilmu hukum itu menambahkan, dalam pemahamannya sejauh ini tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga Presiden Jokowi harus menerbitkan perppu tentang UU KPK.
Lebih lanjut Indriyanto menduga saat ini ada upaya menyesatkan Presiden Jokowi atau mendorongnya masuk jebakan pelanggaran konstitusi. Sebab, penerbitan Perppu KPK juga berpotensi melanggar undang-undang. "Ada rekayasa politik yang menghendaki Presiden memasuki lubang hitam pelanggaran konstitusi dengan tujuan akhir legally impeachment. Pola menyesatkan ini sebagai modus yang tidak bijak," tegasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perppu KPK: Rancangan disiapkan untuk antisipasi keputusan Presiden JokowiMenteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tengah menyiapkan Perppu KPK setelah Presiden Joko Widodo menyebut tengah mempertimbangkan langkah tersebut menyusul gelombang demonstrasi di berbagai kota.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Sebaiknya Terbitkan Perppu Pencabutan UU KPKBayu mengatakan jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu tersebut, maka otomatis UU KPK baru tidak berlaku dan kembali pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Baca lebih lajut »
Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Sekretaris Fraksi PDIP: Mohon Maaf, Presiden Tak Hormati DPR - Tribun WowSekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto ikut berkomentar, terkait Presiden Jokowi yang mempertimbangkan perppu cabut UU KPK.
Baca lebih lajut »
Saut soal Wacana Perppu KPK: Jokowi Presiden Paling KerenWakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyebut wacana penerbitan Perppu KPK berkat dorongan banyak pihak, termasuk mahasiswa.
Baca lebih lajut »
Saut KPK: Benar Kata Orang, Jokowi Presiden Paling KerenWakil Ketua KPK Saut Situmorang memuji sikap Presiden Joko Widodo yang membuka peluang untuk menerbitkan Perppu PerppuKPK
Baca lebih lajut »