Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, menginstruksikan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan pelayanan publik.
Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) Emil Salim di Jakarta, Rabu (22/1/2025), terlihat serius mencatat pesan-pesan yang diberikan. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2025.
Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.Target efisiensi tersebut terbagi menjadi Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Presiden juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%. Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur. Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik. Anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, bukan sekadar pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.Menteri Keuangan Sri Mulyani diberi mandat untuk menetapkan besaran efisiensi setiap kementerian/lembaga serta menyesuaikan alokasi Transfer ke daerah, termasuk mengatur dana-dana khusus seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Instruksi ini berlaku mulai 22 Januari 2025, dengan waktu pelaksanaan yang ketat. Seluruh hasil identifikasi rencana efisiensi harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
Presiden Prabowo Subianto Efisiensi Anggaran APBN APBD Instruksi Presiden Stabilitas Fiskal Pelayanan Publik
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wamenag Harapkan Itjen Kemenag Terapkan Arahan Presiden Prabowo Soal Efisiensi AnggaranWakil Menteri Agama (Wamenag) RI Romo HR Muhammad Syafi'i meminta Itjen Kemenag untuk menerapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. Syafi'i menyatakan bahwa Itjen Kemenag bisa memberikan masukan kepada umat mengenai penggunaan anggaran yang efisien sesuai arahan Presiden Prabowo.
Baca lebih lajut »
Instruksi Lengkap Presiden Prabowo untuk Efisiensi Anggaran Rp 306 TriliunDi Inpres No 1/2025, Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran belanja negara di banyak pos. Ada pula yang dikecualikan dari target efisiensi. Apa saja?
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Minta Efisiensi Anggaran Rp 306,7 Triliun untuk Dukung Program PrioritasPresiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran tahun 2025 hingga Rp 306,7 triliun. Efisiensi ini akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo serta untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Baca lebih lajut »
Prabowo instruksikan efisiensi Rp306 triliun untuk stabilitas fiskalPresiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga ...
Baca lebih lajut »
Tak Cuma APBN, Prabowo Juga Mau APBD DipangkasPresiden Prabowo Subianto menginstruksikan para pimpinan daerah untuk ikut serta memangkas anggaran belanja APBD demi efisiensi.
Baca lebih lajut »
Anggaran Dipangkas Rp306,69 T , Kemenkeu Bakal Blokir yang Gak EfisienKemenkeu berencana memblokir anggaran yang tidak efisien
Baca lebih lajut »