Prabowo Tambah 10 Kementerian, Hati-hati Peluang Korupsi Makin Besar

Prabowo Berita

Prabowo Tambah 10 Kementerian, Hati-hati Peluang Korupsi Makin Besar
Prabowo SubiantoKementerianKorupsi
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 31 sec. here
  • 5 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 26%
  • Publisher: 83%

Nomenklatur kementerian yang terlalu besar akan sangat berpotensi terjadi overlapping peran dan fungsi, lalu pembengkakan anggaran, dan akan memperumit berbagai urusan, terutama urusan pembangunan ekonomi, karena terlalu banyak meja.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan memiliki 44 kementerian dalam kabinet yang akan disusunnya Oktober nanti. Jumlah ini cukup besar melihat jumlah kementerian yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo saat ini sebanyak 34 kementerian.

'Ujungnya, justru kinerja ekonomi ya begitu-begitu aja lantaran anggaran justru lebih banyak dikonsumsi sendiri oleh pemerintah,' kata Ronny kepada Liputan6.com, Selasa . 'Agak sulit menambah kementerian tanpa menambah anggaran. Karena jika itu dilakukan, maka akan mengurangi anggaran dari kementerian dan lembaga negara yang sudah ada,' ujarnya.

'Tentu ini terkait dengan presiden ya . Kita serahkan ke presiden apapun karena presiden lah yang memiliki hak prerogatif untuk koalisi termasuk untuk menteri-menteri,' ujar Aher usai penutupan Rakernas, Jakarta, Minggu .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Prabowo Subianto Kementerian Korupsi

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Baleg DPR-Pemerintah Sepakati RUU Kementerian Negara, Presiden Bebas Tambah dan Pecah KementerianBaleg DPR-Pemerintah Sepakati RUU Kementerian Negara, Presiden Bebas Tambah dan Pecah KementerianSembilan fraksi di DPR saat rapat pengambilan keputusan tingkat I DPR setuju ke paripurna, kecuali PDI-P dengan catatan.
Baca lebih lajut »

RUU Kementerian Negara Disepakati, Presiden Bebas Tambah dan Pecah KementerianRUU Kementerian Negara Disepakati, Presiden Bebas Tambah dan Pecah KementerianSembilan fraksi di DPR saat rapat pengambilan keputusan tingkat I DPR setuju ke paripurna, kecuali PDI-P dengan catatan.
Baca lebih lajut »

Prabowo Bakal Tambah Jumlah Kementerian, DPR Pastikan APBN 2025 Tak TergangguPrabowo Bakal Tambah Jumlah Kementerian, DPR Pastikan APBN 2025 Tak TergangguBerita Prabowo Bakal Tambah Jumlah Kementerian, DPR Pastikan APBN 2025 Tak Terganggu terbaru hari ini 2024-09-18 13:01:02 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

RUU APBN 2025 Kasih Keleluasaan Prabowo Tambah KementerianRUU APBN 2025 Kasih Keleluasaan Prabowo Tambah KementerianJPNN.com : Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut pihaknya sudah menyetujui hal ini sehingga Presiden terpilih RI Prabowo Subianto bisa menambah jumlah
Baca lebih lajut »

DPR Setuju, Prabowo Bebas Hapus & Tambah Jumlah Kementerian!DPR Setuju, Prabowo Bebas Hapus & Tambah Jumlah Kementerian!DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna yang dihelat pada Kamis, (19/9/2024).
Baca lebih lajut »

Kelakar Prabowo: Hati-hati Ketum Parpol, Banyak Kader Gerindra yang Saya Susupkan ke Partai SaudaraKelakar Prabowo: Hati-hati Ketum Parpol, Banyak Kader Gerindra yang Saya Susupkan ke Partai SaudaraHal tersebut diungkapkan Prabowo Subianto saat menyapa Sandiaga Uno yang merupakan kader PPP yang sebelumnya kader Gerindra.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 10:00:34