DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna yang dihelat pada Kamis, (19/9/2024).
Foto: Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin di Moskow, Rusia 31 Juli 2024. -DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna yang dihelat pada Kamis, . Aturan baru ini membuka jalan bagi pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka untuk menambah jumlah kementerian dan lembaga.
Sebagaimana diketahui, ada sejumlah perubahan krusial dalam Undang-Undang Kementerian Negara ini. Salah satunya adalah perubahan Pasal 15 yang mengatur batasan jumlah kementerian.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Baleg DPR Setuju Lanjutkan Memproses Pembahasan RUU PIlkadaBaleg DPR RI setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Baca lebih lajut »
Tok! DPR Sahkan Revisi UU KementerianDPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara, menjadi Undang-Undang (UU).
Baca lebih lajut »
RUU Kementerian Negara Disahkan, Kabinet Prabowo Bisa GemukDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara, menjadi Undang-Undang (UU).Pengesahan itu diambil
Baca lebih lajut »
Sudahi Mengejar Mahkamah KonstitusiSALAH satu wewenang Mahkamah Konstitusi MKialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Baca lebih lajut »
Sudahi Mengejar Mahkamah KonstitusiSALAH satu wewenang Mahkamah Konstitusi MKialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Baca lebih lajut »
Resmi, DPR RI Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-UndangDPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca lebih lajut »