'KPK harus mampu menjaga pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jangan sampai beliau tersandera.'
ANGGOTA Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan disebut-sebut mempertanyakan kekebalan hukum pejabat pemerintah pelaksana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Negara Menghadapi Covid-19.
"Saya mendesak pimpinan KPK untuk mencermati. Presiden harus tetap diposisikan sebagai Kepala Negara pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan UU," ujar Arteria sebagaimana dikutip dalam berita tersebut. Oleh sebab itu, ia mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencermati lebih serius terkait korupsi kebijakan, mulai dari prosedur, mekanisme, tata cara, due process of law pengambilan sebuah kebijakan.
"KPK harus mampu menjaga pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jangan sampai beliau tersandera, jangan sampai ada desain besar untuk mengooptasi kekuasaan pemerintah yang berkuasa," tandas Arteria saat Rapat Kerja Komisi III dengan dengan Pimpinan KPK, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewas KPK Terbitkan 3 Aturan terkait Kode Etik Pimpinan-Pegawai KPKDewas KPK telah merampungkan penyusunan aturan Kode Etik KPK. Kode Etik ini bakal menjadi panduan nilai dasar dan pedoman perilaku para pegawai KPK hingga level pimpinan dan Dewas sendiri. KPK
Baca lebih lajut »
Kritik & Masukan dari KPK untuk Keputusan Jokowi Naikkan Iuran BPJS KesehatanWakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, sebaiknya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditinjau ulang karena masih banyak penyimpangan dalam pengelolaan dana asuransi pemerintah itu. BPJSKesehatan
Baca lebih lajut »
KPK Minta Jokowi Tinjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan'Akar masalah defisit BPJS disebabkan karena permasalahan inefisiensi dan penyimpangan fraud.'
Baca lebih lajut »
Kompol Rosa Balik ke KPK, WP: Jadi Penyemangat Kerja Berantas KorupsiWP KPK bersyukur Kompol Rosa Purba Bekti kembali bertugas di KPK. WP KPK menilai kembalinya Kompol Rosa menjadi penyemangat dalam upaya memberantas korupsi.
Baca lebih lajut »
Jaksa KPK Tuntut Eks Wali Kota Medan 7 Tahun KurunganJaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut eks Wali Kota Medan Teuku Dzulmi Eldin, dengan pidana 7 tahun penjara. JaksaKPK
Baca lebih lajut »