Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, sebaiknya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditinjau ulang karena masih banyak penyimpangan dalam pengelolaan dana asuransi pemerintah itu. BPJSKesehatan
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengomentari keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, sebaiknya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditinjau ulang karena masih banyak penyimpangan dalam pengelolaan dana asuransi pemerintah itu. Nurul mengungkapkan, kajian KPK atas tata kelola dana jaminan sosial tahun lalu menemukan inefisiensi dan adanya ketidaktepatan yang mengakibatkan BPJS Kesehatan mengalami defisit.
Menurutnya, KPK menganggap kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan tidak menjawab permasalahan mendasar. Ghufron menegaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru akan membuat tujuan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tak akan tercapai. Sebab, kunci sukses BPJS Kesehatan justru pada pada keikutsertaan rakyat dan perlindungan yang disediakan negara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Sudah Beri Opsi Tutupi Defisit BPJS Kesehatan Selain Naikkan IuranPemerintah baru saja mengeluarkan aturan baru untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan, yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA. KPK pernah melakukan kajian mengenai persoalan dana BPJS Kesehatan. KPK BPJSKesehatan
Baca lebih lajut »
Analogi KPK ke BPJS Kesehatan: Mobil Boros Jangan Salahkan Bensin“Untuk iuran yang disubsidi pemerintah, tetap diberikan subsidi. Nah yang lain, tentu diharapkan menjadi iuran yang bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Baca lebih lajut »
6 Rekomendasi KPK Agar Iuran BPJS Kesehatan Tak Perlu NaikPemerintah sedang menjadi sorotan karena kembali memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal kebijakan ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Baca lebih lajut »
Rekomendasi KPK soal Defisit BPJS Kesehatan Tak Direspons PemerintahKPK sempat mengeluarkan kajian dan rekomendasi kepada pemerintah untuk menekan defisit pengeluaran BPJS Kesehatan tanpa menaikkan iuran peserta.
Baca lebih lajut »
Iuran BPJS Kesehatan naik, KPK berharap pemerintah tinjau kembaliMenurut KPK, solusi menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi KPK, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan.
Baca lebih lajut »
KPK kembali ingatkan soal rekomendasi atasi defisit BPJS KesehatanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan Pemerintah terkait rekomendasi yang diberikan untuk menutupi defisit Badan Penyelenggara Jaminan ...
Baca lebih lajut »