Sejauh ini tidak terlihat jelas garis komando antara presiden, kementerian dan gugus tugas dan pemerintah daerah.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana menerapkan new normal dalam waktu dekat sebagai salah satu cara penanganan pandemi Covid-19.
Namun Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sukamta menyoroti adanya lima persoalan mendasar sejak awal penanganan Covid-19 oleh pemerintah.Bahkan setelah masa tanggap darurat berjalan hampir 3 bulan pun dia mengatakan tidak jelas tahapan apa saja yang akan dilakukan. "Padahal kejelasan tahapan itu penting tidak hanya dalam upaya penanganan pandemi tetapi juga menjadi rujukan bagi dunia pendidikan, dunia usaha, pariwisata dalam memulai kembali aktivitasnya," ujar Sukamta, kepada Tribunnews.com, Kamis .Kedua, Sukamta melihat ada persoalan mendasar pada sistem koordinasi.
Dia mencontohkan ketika Presiden Joko Widodo menagih jajarannya terkait target uji spesimen 10 ribu per hari yang sudah dia pesan beberapa bulan yang lalu, Kamis kemarin.Menurutnya, pesan itu tidak jelas ditujukan kepada siapa, apakah kepada Menteri Kesehatan, Gugus Tugas atau menagih dirinya sendiri sebagai komando tertinggi.
"Ini semakin menunjukkan selama ini tidak ada koordinasi yang baik di pemerintah pusat. Sementara komunikasi dengan daerah juga seperti dalam soal pengaturan transportasi yang simpang siur. Sudah begitu Presiden mengatakan daerah harus mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 sebelum menerapkan new normal. Ini kan artinya lempar tanggung jawab," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kritik Keras Politikus PKS soal New Normal, Ada 5 CatatanWakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta menyampaikan kritik keras soal kebijakan new normal di tengah pandemi COVID-19 yang belum sirna. NewNormal
Baca lebih lajut »
Kasus Baru Corona di DKI Naik Lagi, PKS: Harus Jadi Perhatian Khusus Pemprov'Setelah Idul Fitri, banyak (pemudik) kembali, kasus meningkat lagi, ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemprov,' ucap Yani.
Baca lebih lajut »
Fraksi PKS DKI Menilai Jakarta Belum Siap Hadapi 'New Normal''Jangan buru-buru, DKI belum lakukan tes Covid-19 secara masal dalam dua minggu terakhir. Ini bahaya, bisa jadi bom waktu.'
Baca lebih lajut »
Sukamta PKS: Pemerintah Jujur Saja Kepada PublikWakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta meminta pemerintah jujur atas penanganan Corona sebelum menerapkan new normal. NewNormal
Baca lebih lajut »
Alhamdulillah, PKS Salurkan Rp 68,9 Miliar untuk Bantu Korban Covid-19PKS menyampaikan terima kasih kepada seluruh simpatisan, relawan, kader dan struktur PKS yang telah berkontribusi membantu menyukseskan program untuk membantu korban covid-19. PKS
Baca lebih lajut »
PKS: New Normal Tanpa Pengendalian Bisa Timbulkan Bencana yang Lebih BesarMardani Ali Sera mengatakan, penerapan new normal tanpa ada pengendalian yang baik akan memicu bencana virus corona (Covid-19) yang lebih besar. / Nasional
Baca lebih lajut »