Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sebelumnya mengungkapkan bahwa lembaga antirasuah itu tidak dilibatkan Presiden Jokowi dalam proses penyusunan kabinet.
mengaku tak dilibatkan saat Presiden Joko Widodo menyusun kabinet periode 2019-2024. Anggota DPR F-PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan tak ada keharusan Jokowi mengikutsertakan KPK dalam menentukan menteri-menteri.Ngabalin soal KPK Ngaku Tak Dilibatkan Susun Kabinet: Hei, Ada Urusan Apa!
Hendrawan berbicara soal tafsir sejumlah pihak terhadap salah satu pasal di UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Beberapa orang disebut menganggap KPK juga bertugas memberi masukan ke lembaga lain. "Dulu, dalam UU 30/2002 tentang KPK, pada Pasal 6 ayat e, tugas KPK adalah 'melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara'. Ayat ini sering ditafsirkan sebagai tugas KPK untuk memberi masukan kepada lembaga-lembaga lain, bahkan menjadi salah satu atribut sebagai lembaga dengan 'kewenangan tertinggi' ," ucap Hendrawan.
"Setelah muncul Putusan MK Nomor 36/2017, KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Jadi dia bukan lembaga 'di atas semua lembaga negara'. KPK ditempatkan dan masuk dalam sistem ketatanegaraan kita sebagai lembaga negara dan tunduk pada UUD NRI 1945," imbuhnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Politikus Gerindra Puji Kinerja BIN pada Era JokowiArief Poyuono menilai BIN menopang program pembangunan infrastruktur Jokowi-JK.
Baca lebih lajut »
PDIP serahkan komposisi kabinet pada JokowiKetua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya komposisi kabinet kepada Joko Widodo sebagai Presiden terpilih yang ...
Baca lebih lajut »
Warning Basarah PDIP untuk Pihak yang Mau Ganggu Pelantikan Jokowi - Ma'rufWakil Ketua MPR Ahmar Basarah menyatakan bahwa Jokowi - Ma’ruf terpilih secara konstitusional, sehingga upaya mengganggu pelantikan merupakan tindakan inkonstitusional. PelantikanJokowi
Baca lebih lajut »
PDIP Serahkan Komposisi Kabinet ke JokowiJokowi memiliki hak prerogatif untuk membentuk kabinet.
Baca lebih lajut »
KPK sebut salah ketik dalam revisi UU KPK karena dibuat terburu-buruWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut salah ketik atau "typo" dalam revisi Undang-Undang KPK karena dibuat ...
Baca lebih lajut »
Pengamat sebut tidak ada urgensinya Jokowi terbitkan Perppu KPKPengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyebutkan, tidak ada urgensinya Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah ...
Baca lebih lajut »