Pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo-SBY sebagai komunikasi politik dalam pandangan PKS adalah hal yang wajar.
Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan PKS menghormati pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat .
Jazuli menegaskan bahwa PKS tetap berada di luar pemerintahan, agar lebih objektif memberikan masukan kepada pemerintah dalam memberikan solusi alternatif masalah bangsa. Namun, dia menilai komunikasi atau silaturahim antar-elit politik tidak harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan an-sich namun diharapkan terjadi diskusi mendalam tentang permasalahan fundamental yang dihadapi bangsa dan perspektif solusinya.
Dia menegaskan bahwa PKS akan lebih mantap dan objektif dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKS hormati pertemuan Jokowi dengan Prabowo-SBYKetua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan PKS menghormati pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang ...
Baca lebih lajut »
Jokowi-Prabowo Bahas Koalisi, PKS Berdoa Gerindra Tetap Oposisi'PKS akan selalu bersahabat dengan Gerindra dan partai lainnya untuk memajukan negeri,' kata Mardani.
Baca lebih lajut »
SBY Bertemu Jokowi di Istana, PKS Gaungkan #KamiOposisi'Terkait posisi politik tetap berdoa partai pendukung Prabowo Sandi bersama dalam KamiOposisi,' ucap Mardani.
Baca lebih lajut »
Doa PKS: Moga Pendukung Prabowo-Sandi Bersama dalam OposisiMeski menghormati apa pun keputusan parpol lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih berharap parpol pendukung Prabowo...
Baca lebih lajut »
PKS Sarankan Penolak Revisi UU KPK Adu Argumen di MKPKS khawatir fungsi Mahkamah Konstitusi tidak dipilih untuk menyelesaikan masalah UU KPK lantaran publik terus mendesak Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Nasir PKS Lebih Setuju Revisi UU KPK Diterapkan DahuluAnggota Fraksi PKS di DPR, Nasir Djamil, lebih setuju perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipakai terlebih dahulu daripada dianulir menggunakan Perppu. RevisiUUKPK
Baca lebih lajut »