Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025 berjalan sesuai aturan dan prosedur.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ( PKP ) gandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (B PKP ) untuk menyiapkan legalitas perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan bahwa perubahan proporsi ini bertujuan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.
Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Untuk itu, Kementerian PKP menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara. Ara menyatakan, selain bertemu BPKP, juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025. 'Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail', ujarnya
PKP BPKP KPR FLPP Proporsi Perubahan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri PKP Dorong Akad KPR FLPP Terealisasi Awal Januari 2025Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Keuangan berkoordinasi untuk menerbitkan aturan pendukung agar program KPR FLPP dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di awal tahun 2025. Terdapat sekitar 48 ribu unit rumah subsidi yang siap untuk proses akad KPR.
Baca lebih lajut »
Skema FLPP 50:50 Dicanangkan, Target FLPP Berpotensi Meningkat 150%Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan skema baru pembiayaan FLPP dengan rasio 50:50 antara pemerintah dan perbankan, untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara dan memperluas penyaluran KPR FLPP. Usulan ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk Komisioner BP Tapera dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara.
Baca lebih lajut »
Menteri Perumahan Rencanakan Perubahan Proporsi KPR FLPPMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) berencana mengubah proporsi dana APBN dan perbankan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 75:25 menjadi 50:50. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dan menghindari pembiayaan yang membebani APBN.
Baca lebih lajut »
Perbankan Siap Melaksanakan Akad KPR FLPP di Awal Januari 2025Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa perbankan siap melaksanakan akad KPR FLPP di awal tahun 2025. Ia menekankan pentingnya kesiapan stakeholder, khususnya perbankan dan pengembang, untuk memastikan ketersediaan unit rumah sebagai stok siap.
Baca lebih lajut »
Bank Mandiri Raih Apresiasi atas Penyaluran KPR FLPPBank Mandiri mendapatkan apresiasi atas komitmen dan pencapaiannya dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berskema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pemilikan Rumah) yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian.
Baca lebih lajut »
BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidiDirektur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menjelaskan kelebihan skema kombinasi antara subsidi selisih bunga (SSB) dan ...
Baca lebih lajut »