Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) berencana mengubah proporsi dana APBN dan perbankan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 75:25 menjadi 50:50. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dan menghindari pembiayaan yang membebani APBN.
Kamis, 02 Jan 2025 11:45 WIB Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta pada Rabu malam (1/1/2025). Pertemuan tersebut membahas soal persiapan perubahan proporsi untuk kredit pemilikan rumah ( KPR ) dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ).
Ara mengungkapkan, pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut. Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, ia ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Adanya perubahan proporsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.'Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati,' kata Ara dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/1/2025). Maka dari itu, pihaknya menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab, perubahan tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara. Selain bertemu BPKP, Ara juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP tahun 2025. 'Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran subsidi perumahan. Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP/subsidi rumah tidak tepat sasaran,' tutur Ar
KPR FLPP APBN Perubahan Proporsi Subsidi Perumahan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian Perumahan Ajak Kemenkeu Bahas Kuota FLPP 2025Pemerintah melalui Kementerian Perumahan berencana menambah kuota penerima bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP 2025
Baca lebih lajut »
Satgas Perumahan Usul Tapera Jadi Badan Investasi PerumahanSatgas Perumahan usul BP Tapera diubah jadi Badan Investasi Perumahan Nasional untuk optimalkan likuiditas pembiayaan perumahan.
Baca lebih lajut »
Skema FLPP 50:50 Dicanangkan, Target FLPP Berpotensi Meningkat 150%Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan skema baru pembiayaan FLPP dengan rasio 50:50 antara pemerintah dan perbankan, untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara dan memperluas penyaluran KPR FLPP. Usulan ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk Komisioner BP Tapera dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara.
Baca lebih lajut »
Menteri PKP Dorong Akad KPR FLPP Terealisasi Awal Januari 2025Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Keuangan berkoordinasi untuk menerbitkan aturan pendukung agar program KPR FLPP dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di awal tahun 2025. Terdapat sekitar 48 ribu unit rumah subsidi yang siap untuk proses akad KPR.
Baca lebih lajut »
Menteri Ara Minta Kuota FLPP Beli Rumah Ditambah Jadi 500.000 UnitPengembang mengusulkan program 3 juta rumah menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, dan di atas Rp8-10 juta per bulan.
Baca lebih lajut »
Menteri PKP ingin kuota FLPP pada 2025 ditingkatkan jadi 500 ribu unitMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas ...
Baca lebih lajut »