Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan skema baru pembiayaan FLPP dengan rasio 50:50 antara pemerintah dan perbankan, untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara dan memperluas penyaluran KPR FLPP. Usulan ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk Komisioner BP Tapera dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara.
Untuk membuat animasi yang durasinya kurang 2 menit, Ronny menghabiskan waktu selama setahun. Selain tiket bioskop, potensi pendapatan film animasi juga datang dari sumber lain. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah masih membahas manfaat positif dari usulan skema baru pembiayaan FLPP 50:50. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan pendekatan proaktif dalam mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
“Sebagai pemerintah, kita harus lebih sering turun ke lapangan dan mendengarkan berbagai aspirasi. Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan kemudahan dan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya di sela kunjungan ke Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12), kemarin. Menurut Maruarar, kebijakan publik seharusnya mengutamakan kesederhanaan dan memberikan solusi yang efektif untuk masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menyatakan bahwa program KPR FLPP sangat baik dan perlu dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian, terutama terkait pembagian proporsi pendanaan antara pemerintah dan perbankan. Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dibagi dengan rasio 75% dari APBN dan 25% dari perbankan, Ia mengusulkan agar rasio tersebut diubah menjadi 50:50. “Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara sekaligus memperluas penyaluran KPR FLPP. Dengan komposisi baru ini, kita berharap tidak hanya menghemat APBN tetapi juga mampu menambah jumlah rumah subsidi yang dapat disalurkan kepada masyarakat,” jelasnya. Langkah tersebut mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho. “Ini akan menjadi terobosan yang signifikan, dengan potensi peningkatan target FLPP hingga 150%,” ungkap Heru. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Nixon LP Napitupulu, juga menyambut baik rencana perubahan proporsi tersebu
FLPP KPR Pemerintah APBN Perumahan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidiDirektur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menjelaskan kelebihan skema kombinasi antara subsidi selisih bunga (SSB) dan ...
Baca lebih lajut »
Skema Baru Pendanaan FLPP Diumumkan Minggu Depan!BP Tapera merancang skema baru FLPP dengan komposisi pendanaan 50:50 dari APBN dan perbankan, meningkatkan kuota rumah yang didanai menjadi 330 ribu unit.
Baca lebih lajut »
Penyaluran FLPP 2024 Capai 100,15 Persen, Target 200.000 Unit TerlampauiRilis BP Tapera, penyaluran FLPP untuk tahun 2024 mencapai 100,15 persen dengan total 200.000 unit rumah yang dibangun. Penyaluran FLPP sejak 2010 hingga 2024 telah mencapai 1,59 juta unit rumah senilai Rp 151,22 triliun.
Baca lebih lajut »
Penyaluran FLPP Tahun 2024 Melebihi TargetPenyaluran FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun 2024 telah mencapai 100,15 persen dari target 200.000 unit. Jawa Barat mendominasi pemanfaatan FLPP dengan 53.061 unit, disusul Kabupaten Bekasi dengan 13.908 unit. Laki-laki menjadi kelompok dominan yang memanfaatkan FLPP dengan 64,47 persen.
Baca lebih lajut »
Himperra Minta Pemprov Siapkan Program Matang untuk Target 3 Juta RumahPemerintah mendorong pembangunan 3 juta rumah per tahun, lima kali lipat dari capaian pengembang saat ini. Himperra meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan program matang, termasuk skema pembiayaan FLPP, untuk mencapai target tersebut. Tantangan utama adalah kesenjangan antara permintaan dan pasokan FLPP, serta batasan kuota FLPP yang hanya untuk MBR dengan gaji di bawah Rp 8 juta.
Baca lebih lajut »
Sekjen Perindo Dukung Target Swasembada Pangan Presiden Prabowo dan Target Ekonomi Tumbuh 8 PersenPerindo juga mendukung kebijakan swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan, dukungan itu akan dihadirkan melalui kebijakan para anggota DPRD
Baca lebih lajut »