Jokowi tidak perlu terganggu soal isu pemakzulan dalam mengambil keputusan terkait penerbitan Perppu KPK.
Sebaliknya, menurutnya Perpu KPK bisa menjadi nilai tawar Jokowi kepada partai politik dalam penyusunan kabinet 2019-2024. Jokowi bisa memberi syarat kepada partai politik untuk mendukung Perppu KPK bila ingin mendapat jatah kursi di kabinet.
Untuk diketahui, sejumlah ketua umum partai politik cukup lantang menyuarakan penolakan Perppu KPK. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh. Paloh menilai, revisi terhadap UU Nomor 20 Tahun 2002 itu telah disetujui pemerintah dan DPR. Makanya, bagi yang tidak setuju, maka tahapan yang bisa dilakukan adalah menggugat ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam tahap ini, menurut Paloh, biarkan proses pembahasan berada di MK, bukan presiden mengeluarkan perppu."Kalau sudah masuk ke sana, presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisir. Salah-salah, presiden bisa di-
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tidak Genting, PDIP Sebut Jokowi Tak Perlu Terbitkan Perppu KPKPolitikus PDIP Masinton Pasaribu menilai, secara yuridis belum ada kegentingan yang mendesak, sehingga Presiden Jokowi harus...
Baca lebih lajut »
Perppu KPK dan Dilema JokowiJokowi disarankan gunakan akal sehat agar manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya.
Baca lebih lajut »
Perppu KPK dan Dilema JokowiPerppu KPK akan memunculkan masalah antara Jokowi dengan DPR.
Baca lebih lajut »
Didesak soal Perppu KPK, Jokowi Terus Diingatkan soal Janji Pemberantasan Korupsi'Jokowi kala itu berjanji jika kelak terpilih menjadi Presiden akan memperkuat KPK dan menegaskan keberpihakan pada isu antikorupsi.'\n\n
Baca lebih lajut »
Koalisi Antikorupsi Sesalkan Narasi Perppu KPK Bisa Makzulkan JokowiPenerbitan perppu KPK pada dasarnya sama sekali tidak akan berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »