Wapres mengusulkan agar polemik UU KPK yang sudah direvisi itu diselesaikan di MK melalui uji materi meskipun undang-undang baru tersebut belum dinomori.
WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengkritik rencana pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang KPK.
Penerbitan perppu juga tidak serta-merta menjamin emosi masyarakat mereda sehingga unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah akan terhenti.Wapres pun mengusulkan agar polemik UU KPK yang sudah direvisi itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi melalui uji materi meskipun UU baru tersebut belum dinomori. "Saya tidak ingin memberikan komentar tentang perppu karena sudah berjalan di MK. Lebih baik kita tunggu apa yang di MK, kan sudah berjalan proses di MK.
Perihal polemik perppu tersebut, Ikatan Alumni Universitas Indonesia Sekolah Pascasarjana mendukung apa pun keputusan yang akan diambil Presiden Joko Widodo terkait dengan Undang-Undang KPK hasil revisi maupun RUU KUHP serta undang-undang lainnya.Berkedok demo
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Syarat Dinilai Terpenuhi, Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK'Jokowi harus kembali ke khittahnya sebagai presiden pilihan rakyat, bukan semata pilihan partai,' kata Hifdzil.
Baca lebih lajut »
PPP: Perppu KPK Bukan Satu-satunya CaraPerppu berada di tangan Presiden Jokowi, sementara amandemen ranah DPR dan masyarakat juga bisa mengubau UU itu lewat judicial review.
Baca lebih lajut »
Golkar Belum Bersikap soal Wacana Perppu KPKPartai Golkar masih mengkaji dinamika di masyarakat dengan adanya wacana Presiden Joko Widodo mempertimbangkan penerbitan Perppu.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Tetap Berharap Jokowi Terbitkan Perppu KPKMenerbitkan Perppu KPK merupakan tindakan salah secara hukum, tetapi mahasiswa tetap berharap Jokowi terbitkan Perppu.
Baca lebih lajut »
Dukung UU KPK Hasil Revisi, Demokrat Nilai Perppu Tak Ada Urgensinya'Kami melihat, silahkan saja (Presiden menerbitkan Perppu KPK). Tapi, kami melihat, tidak ada urgensinya,' ujar Syarief.
Baca lebih lajut »
Gerindra Hormati Rencana Jokowi Keluarkan Perppu KPK, tapi Belum Tentu SetujuMuzani sendiri belum mau berkomentar apakah nantinya Fraksi Gerindra akan setuju jika Perppu benar-benar diterbitkan.
Baca lebih lajut »