Jokowi masih didorong untuk menerbitkan Perppu KPK hasil revisi. Di sisi lain, UU KPK hasil revisi itu belum berlaku karena belum diteken Jokowi... Jokowi PerppuKPK UUKPK
itu adalah tanggal 17 September 2019, maka UU KPK baru itu akan diundangkan pada 17 Oktober 2019 seturut waktu 30 hari bilamana Presiden Jokowi tidak menandatanganinya. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengamini prosedur tersebut yaitu tentang proses perundang-undangan untuk UU KPK baru tersebut.
"Otomatis . Jadi kan 30 hari itu adalah pengundangan. Dalam proses pembentukan aturan perundang-undangan itu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, terus pengundangan. Nah pengesahan itulah yang namanya tanda tangan presiden, kalau tanda tangan presiden itu tidak didapatkan, dia langsung pengundangan 30 hari, jadi dia otomatis berlaku pada tanggal pengundangan itu ketika dia dapat nomor," kata Bivitri, Senin .
Bivitri menyebut pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM wajib mengundangkan UU KPK baru itu dengan memberikan penomoran. Dalam Pasal 81 UU Nomor 12 Tahun 2011, aturan itu harus ditempatkan dalam lembaran resmi dengan maksud agar setiap orang dianggap telah mengetahuinya. "Iya wajib diundangkan wajib dapat nomor, diundangkan itu kan artinya dipublikasikan dalam lembaran negara nomor sekian, kemudian penjelasannya masuk dalam tambahan lembaran negara nomor sekian," kata Bivitri yang merupakan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan .
Berkaitan dengan UU yang tidak ditandatangani presiden dan berlaku menjadi UU disebut Bivitri sudah sering terjadi. Dia mencontohkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD berlaku tanpa adanya tanda tangan Jokowi sebagai Presiden RI.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perppu KPK Masih di Timang-Timang Jokowi, Pengamat: Tak Ada Urgensinya : Okezone NasionalPerppu KPK Masih di Timang-Timang Jokowi, Pengamat: Tak Ada Urgensinya [News] TauCepatTanpaBatas BeritaTerkini Berita News BeritaNasional .
Baca lebih lajut »
Pengamat sebut tidak ada urgensinya Jokowi terbitkan Perppu KPKPengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyebutkan, tidak ada urgensinya Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah ...
Baca lebih lajut »
UU KPK Dinilai sudah Baik, Perppu tidak Perlu Terbitkekalahan di praperadilan menunjukkan ada mekanisme yang perlu dikuatkan di tubuh KPK, yakni pengawasan.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi diminta yakin untuk sahkan UU KPKPresiden Joko Widodo (Jokowi) diminta yakin dan tetap pada keputusannya untuk mengesahkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang ...
Baca lebih lajut »
Jimly Imbau Jokowi Segera Teken UU KPKUU yang sudah disahkan DPR berlaku otomatis setelah 30 hari disahkan meskipun belum ditandatangani oleh Presiden.
Baca lebih lajut »
Jokowi Diminta Tetap Sahkan UU KPK, karena Sudah Sesuai Konsep Dasar FikihPresiden Joko Widodo alias Jokowi diimbau harus tetap pada keputusannya untuk mengesahkan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi, karwna dianggap sudah sesuai konsep dasar fikih dalam ilmu politik Islam. Jokowi
Baca lebih lajut »