Didik Mukrianto menyoroti Perppu Nomor 1/2020 karena menurutnya banyak menabrak peraturan dan memangkas kewenangan lembaga di luar pemerintah.
Senin, 20 April 2020 | 16:35 WIB- Anggota Badan Anggaran DPR Didik Mukrianto menyoroti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2020. Perppu tersebut mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Perppu 1/2020 banyak menabrak peraturan dan memangkas kewenangan lembaga di luar pemerintah. Secara pribadi, saya berpandangan untuk menolak perppu tersebut," kata Didik kepada wartawan, Senin .berpotensi melanggar amanat UUD 1945. Selain itu juga prinsip-prinsip negara hukum dan pengelolaan pemerintah yang baik atauPerppu 1/2020 pun dianggap tidak memenuhi kaidah penyusunan perundang-undangan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12/2011.
Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Demokrat tersebut merasa aneh karena Perppu memberikan keistimewaan pejabat kementerian maupun lembaga terhadap hukum. "Di dalam Perppu, adanya diskriminatif dalam pembuatannya yang memberikan hak impunitas atau tanpa hukuman dan meniadakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban hukum. Meniadakan fungsi dan kewenangan DPR dalam membahas anggaran, dan tugas BPK untuk menentukan serta menghitung kerugian negara, padahal itu adalah hak dan tugas konstitusional DPR dan BPK," tegas Didik.
Didik menambahkan, DPR belum melakukan pembahasan Perppu 1/2020. Didik menjelaskan perppu dibawa terlebih dahulu di Badan Musyawarah DPR. Selanjutnya baru ditentukan alat kelengkapan dewan yang membahas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU Sebut Pilkada Sulit Digelar Desember 2020 Jika Perppu Tak Keluar AprilKendati begitu, KPU juga telah merancang pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi.
Baca lebih lajut »
Tak Ada yang Larang Kritik Perppu 1/2020 |Republika OnlineMahfud MD mengatakan Perppu 1/2020 bertujuan untuk melindungi rakyat.
Baca lebih lajut »
MK Berpeluang Prioritaskan Gugatan atas Perppu 1/2020MK sedang menyiapkan regulasi untuk bisa menggelar sidang jarak jauh termasuk menyiapkan piranti dan sarana prasarana yang diperlukan.
Baca lebih lajut »
Perppu 1/2020 Wajar Digugat, Pengamat: Ada Konstruksi Hukum KeliruPakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa konstruksi Pasal 27 Perppu Nomor 1/2020...
Baca lebih lajut »
Mendag Yakini Stok Beras Nasional Cukup Sampai Desember 2020Agus Suparmanto optimis stok dan produksi beras akan mencukupi untuk kebutuhan nasional sampai akhir tahun ini.
Baca lebih lajut »
Krisis Keuangan, Barcelona Akan Cuci Gudang pada Musim Panas 2020Akibat mengalami krisis keuangan, Barcelona berencana melepas mayoritas pemainnya pada bursa transfer musim panas 2020.
Baca lebih lajut »