Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dinilai Politis

Pilkada 2024 Berita

Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dinilai Politis
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 15 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 9%
  • Publisher: 92%

KEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis

Fahmi Sirma bertekad membangun literasi warga lewat pusat arsip masyarakat adat Hitu, sementara Lodimeda merintis museum digital untuk kebudayaan Sabu.Menurut Ketua The Constitutional Democracy Initiative Kholil Pasaribu, langkah kejaksaan tersebut justru berpotensi dinilai publik bahwa aparat penegak hukum rawan diintervensi. Seharusnya, jaksa dapat menjalankan tupoksinya sesuai kewenangan peraturan perundang-undangan.

"Masyarakat sangat butuh rekam jejak calon kepala daerah, termasuk informasi tentang calon yang bermasalah dengan hukum maupun yang tidak," jelasnya. "Dia akan memiliki kekuatan politik yang lebih kuat sehingga bisa cawe-cawe terhadap proses hukumnya," pungkas Kholil.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kuasa Hukum Syukuri Penundaan Sidang Putusan Ammar Zoni, Bakal Banding jika Terlalu BeratKuasa Hukum Syukuri Penundaan Sidang Putusan Ammar Zoni, Bakal Banding jika Terlalu BeratKata Tanri, Ammar menyerahkan proses hukum kepada tim jika putusan hukuman dari majelis hakim terlalu berat.
Baca lebih lajut »

DKI tegaskan proses hukum kasus eksploitasi seksual Jakbar berlanjutDKI tegaskan proses hukum kasus eksploitasi seksual Jakbar berlanjutDinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta menegaskan bahwa proses hukum kasus eksploitasi seksual anak perempuan di ...
Baca lebih lajut »

Damai Ditolak, Suami Cut Intan Nabila Akhirnya Pasrah Ikuti Proses Hukum Kasus KDRTDamai Ditolak, Suami Cut Intan Nabila Akhirnya Pasrah Ikuti Proses Hukum Kasus KDRTSejak awal Armor Toreador ditahan, pihak keluarga memang berusaha keras agar laporan KDRT dari Cut Intan Nabila bisa diselesaikan lewat jalur kekeluargaan.
Baca lebih lajut »

Proses Hukum Kasus Eksploitasi Seksual di Jakbar Dipastikan LanjutProses Hukum Kasus Eksploitasi Seksual di Jakbar Dipastikan LanjutKasus tersebut terbongkar setelah orang tua korban mendapatkan informasi bahwa keperawanan anaknya telah dijual oleh pelaku sehingga orangtua korban melaporkannya ke Polsek Tambora
Baca lebih lajut »

Azizah Salsha Telah Jalani Pemeriksaan Terkait Laporan Berita Bohong, Proses Hukum Jalan TerusAzizah Salsha Telah Jalani Pemeriksaan Terkait Laporan Berita Bohong, Proses Hukum Jalan TerusAzizah memberikan yang mendetail kepada polisi mengenai berbagai aspek dari laporannya.
Baca lebih lajut »

Afghanistan: Taliban rombak sistem hukum, larang perempuan terlibat dalam proses peradilanAfghanistan: Taliban rombak sistem hukum, larang perempuan terlibat dalam proses peradilanTiga tahun setelah Taliban kembali berkuasa, perombakan sistem hukum yang mereka lakukan di Afghanistan membawa dampak besar pada kehidupan masyarakat, khususnya perempuan.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-22 02:22:24