Penolakan RUU KPK Atas Nama Guru Besar Unpad

Indonesia Berita Berita

Penolakan RUU KPK Atas Nama Guru Besar Unpad
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 63 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 29%
  • Publisher: 51%

Penolakan terhadap setiap kebijakan pemerintah adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia (WNI), termasuk kaum...

Guru Besar Tetap Universitas Pasundan, Bandung

Sementara RUU KPK juga telah dijelaskan dalam forum ILC oleh penulis. Di dalam RUU KUHP 2019 diatur mengenai larangan zina, kumpul kebo, kawin sesama jenis , dan larangan bergelandangan serta perbuatan suami memerkosa istrinya . Selain itu, penetapan tersangka 23 orang yang kurang bukti permulaan yang cukup sampai ada tersangka meninggal dunia dalam status tersangka dan KPK harus membayar tersangka sebesar Rp100 juta karena kalah atas gugatanseorang mantan hakim karena telah melakukan perampasan secara melawan hukum.

Keberadaan Dewan Pengawas di dalam struktur organisasi baru KPK tidak akan membatasi tugas dan kewenangan KPK karena tugas Dewas hanya melakukan evaluasi kinerja KPK setiap tahun dan memberikan izin atau menolak penyadapan yang dilakukan KPK. Dari pelanggaran SPI tercatat kelambatan setor uang PNBP dari gratifikasi sebesar Rp2. 489.843.0023 dan uang rampasan sebesar Rp 9.294.434.750. Selain hal tersebut, KPK telah mengeluarkan belanja operasional kegiatan rekam sidang PN Tipikor kerja sama dengan 34 universitas sebesar Rp790.724.365,- tidak dukung bukti-bukti pengeluaran; KPK tidak optimal melakukan pelacakan aset korupsi dari uang pengganti sehingga negara kehilangan potensial sebesar Rp141.496.105.889.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pakar: Perppu RUU KPK Bisa Dikeluarkan, tetapi Tunggu NomorPakar: Perppu RUU KPK Bisa Dikeluarkan, tetapi Tunggu NomorPenerbiitan perppu harus dilakukan setelah hasil revisi diundangkan.
Baca lebih lajut »

Carry Over RUU jadi Pertaruhan Citra DPR BaruCarry Over RUU jadi Pertaruhan Citra DPR BaruSejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Baca lebih lajut »

DPR diminta mahasiswa merumuskan lagi RUU tak sejalan dengan rakyatDPR diminta mahasiswa merumuskan lagi RUU tak sejalan dengan rakyatSejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) meminta agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merumuskan kembali Rancangan ...
Baca lebih lajut »

Seskab Sebut Jokowi Ingin Hapus Semua Pasal Kontroversial RUU KUHPSeskab Sebut Jokowi Ingin Hapus Semua Pasal Kontroversial RUU KUHP'Pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi, yang belum fix, lebih baik dikeluarkan,' kata Seskab Pramono Anung mengulang pernyataan Jokowi. RUUKUHP Jokowi
Baca lebih lajut »

Bingung Masih Ada Demo, Luhut: Kan RUU Sudah DitundaBingung Masih Ada Demo, Luhut: Kan RUU Sudah Ditunda'Mau bicara apa lagi sih? Kan RUU KUHP udah ditunda. Apa yang nggak didengerin pemerintah, kan didengerin,' kata Luhut. LuhutBinsarPandjaitan via detikfinance
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-05 06:21:49