'Pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi, yang belum fix, lebih baik dikeluarkan,' kata Seskab Pramono Anung mengulang pernyataan Jokowi. RUUKUHP Jokowi
, menyebut, Jokowi Ingin semua pasal yang dianggap kontroversial dalam RUU KUHP dihapus.
"Tapi Presiden sudah meminta untuk penundaan dan bicara secara mendalam kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada mahasiswa, dan kepada perguruan tinggi, agar tidak timbul kecurigaan kembali. Pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi, yang belum fix, lebih baik dikeluarkan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu .
"Bagaimana pun, jangan ada pasal yang multitafsir dalam pelaksanaan ini, seperti UU ITE yang bisa multitafsir, akan merugikan di masyarakat," sambungnya.Pramono menyebut, justru lebih banyak beredar kabar-kabar hoax seputar RUU KUHP. RUU ini memang tidak disahkan di periode 2014-2019. "Memang tidak gampang dalam sistem demokrasi yang sangat terbuka, semua orang bisa kritik apa saja. Tentunya mass media juga harus secara adil memberi ruang untuk itu karena kemarin misalnya RUU KUHP, yang beredar kan lebih banyak hoaxnya. Mereka belum baca substansinya," ujar Pramono.Semangat mengubah KUHP Belanda itu dimulai pada 1963. Di DPR sendiri, perdebatan RUU KUHP juga telah melintasi 13 periode. Saat ini, akan menjadi perdebatan DPR ke-14.
Diskursus RUU KUHP telah melintasi 7 presiden, yaitu Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan Presiden Jokowi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Sebut Demonstrasi Konstitusional, tetapi Tak Jawab soal Penangkapan Ananda BaduduJokowi mengimbau mahasiswa yang berunjuk rasa di berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasinya dengan tertib.
Baca lebih lajut »
Fahri Sebut RKUHP Jadi Tugas Pertama Jokowi di Periode KeduaFahri Hamzah menyebut pemerintah kurang sosialisasi RKUHP sehingga menuai penolakan dari masyarakat. Hal ini jadi tugas pertama Jokowi pada periode kedua.
Baca lebih lajut »
Perppu KPK Ditolak Jusuf Kalla dan Tak Disukai Partai Koalisi Jokowi, Sebut Opsi Terakhir - Tribun WowPara ketua umum partai koalisi meminta Presiden Jokowi menjadikan perppu sebagai pilihan terakhir dalam menyikapi polemik UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »