Baleg DPR menyepakati Revisi UU Wantimpres dibawa ke rapat paripurna DPR dalam waktu dekat untuk disahkan
PUBLIK dinilai akan kecewa bila revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden benar ditujukan untuk mengakomodasi Presiden"Jika UU tersebut juga untuk mengakomodasi Jokowi publik akan lebih kecewa lagi. UU dibuat hanya untuk mengakomodir seseorang saja," kata peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli kepadaLili menekankan revisi UU mestinya untuk kebutuhan masyarakat luas. Karena aturan hukum dibuat untuk kepentingan bersama.
Sebab, Dewan Pertimbangan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 16 UUD 1945 versi perubahan, berbunyi; Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.BADAN Legislasi DPR sedang membahas daftar inventaris masalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
Salah satu yang disoroti Pansus Haji DPR RI adalah posisi Stafsus Menag, yang disebut mewakili pemerintah dalam posisinya sebagai Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji . Sufmi Dasco Ahmad memastikan akan ada kejelasan nasib dari rancangan undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang tidak kunjung disahkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Baleg DPR sudah terima surpres revisi UU WantimpresBadan Legislasi DPR RI menyatakan sudah menerima surat presiden terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 ...
Baca lebih lajut »
DPR Revisi UU Pilkada untuk Anulir MK Bentuk Pembangkangan Konstitusi, Menurut PengamatDirektur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai upaya Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK merupakan pembangkangan terhadap konstitusi.
Baca lebih lajut »
Baleg-Pemerintah sepakati nomenklatur Wantimpres jadi Wantimpres RIBadan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah sepakat nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan ...
Baca lebih lajut »
Revisi UU Wantimpres, Pemerintah Ingin Jumlah Anggota DPA DibatasiPemerintah masih menggodok DIM dari RUU DPA. DIM dari pengganti UU Wantimpres itu ditarget selesai dalam waktu dekat.
Baca lebih lajut »
Revisi UU Wantimpres Batal Pakai Nomenklatur Dewan Pertimbangan AgungFraksi PKS NasDem Gerindra dan PAN juga menyampaikan agar tetap menggunakan Wantimpres Karena dewan pertimbangan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945
Baca lebih lajut »
DPR dan dua menteri bahas RUU Kementerian Negara dan RUU WantimpresBadan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama dua menteri yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ...
Baca lebih lajut »