Pemerintah masih menggodok DIM dari RUU DPA. DIM dari pengganti UU Wantimpres itu ditarget selesai dalam waktu dekat.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menginginkan jumlah anggotapengganti Dewan Pertimbangan Presiden dibatasi. Hal ini berbeda dengan usulan DPR yang tidak membatasi jumlah anggota dan diserahkan sepenuhnya keputusannya kepada presiden.
Surat presiden yang di antaranya menjelaskan penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU DPA dengan DPR telah dilayangkan ke DPR dan dibacakan di Rapat Paripurna DPR, beberapa waktu lalu. Meski demikian, DPR yang kemudian menunjuk Badan Legislasi DPR untuk memproses pembahasan RUU DPA belum bisa memulai proses karena surpres belum disertai DIM. RUU DPA ini untuk mengubah Dewan Pertimbangan Presiden .
”Bagus jika tokoh adat, wakil difabel, perempuan, hingga perwakilan kelompok marjinal. Maka, suara dari bawah, termasuk masyarakat marjinal, yang mesti didengar bisa sampai ke Presiden langsung,” ujarnya. Sementara Supratman saat masih menjabat Ketua Baleg DPR mengatakan, DPA tidak terkait dengan ide Prabowo. Ketua Umum Gerindra itu juga tidak meminta perubahan UU tersebut untuk kepentingannya.
”Membentuk DPA menjadi lembaga negara tersendiri di luar kekuasaan pemerintah merupakan bentuk kepanikan dan jugapenguasa saat ini yang ingin terus mencengkeram dan mengintervensi lembaga kepresidenan,” kata ahli hukum tata negara Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Allan FG Wardhana, Rabu .
Presiden Jokowi Wantimpres Utama Dpa Dewan Pertimbangan Agung Revisi Uu Wantimpres
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menkumham sebut DIM RUU Wantimpres sedang proses harmonisasiMenteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU ...
Baca lebih lajut »
Wantimpres puji Pemkot Tangerang gelar makan gratis selama 3 bulanKetua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengapresiasi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah cabut DIM usulan baru soal RUU PilkadaPemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Supratman Andi Agtas menyatakan mencabut daftar inventarisasi masalah (DIM) usulan baru ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Disebut Sewa Pawang Hujan di IKN, Raja Juli: Bukan dari PemerintahPlt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni membantah pemerintah meminta pawang hujan asal Banyuwangi untuk menghalau hujan di IKN.
Baca lebih lajut »
Prabowo Tambah Anggaran, Pembangunan IKN di Luar KIPP Mulai Januari 2025Saat ini pemerintah masih fokus untuk membangun di kawasan inti pemerintah terlebih dahulu.
Baca lebih lajut »
Migrant Watch Appreciates Wantimpres for Repatriating 3 Migrant WorkersThe purpose of the visit was to gather information regarding the issues faced by Indonesian Migrant Workers (PMI) and to repatriate three PMI and their three children bac
Baca lebih lajut »