Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Supratman Andi Agtas menyatakan mencabut daftar inventarisasi masalah (DIM) usulan baru ...
Rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu . ANTARA/Melalusa Susthira K.Jakarta - Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas menyatakan mencabut daftar inventarisasi masalah usulan baru yang disampaikan Pemerintah terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 .
Ia menyebutkan sejumlah DIM yang menurut Pemerintah tidak relevan lagi untuk dibahas, di antaranya: pengaturan mengenai penyerentakan sumpah janji DPRD pada bulan November 2024; pengaturan mengenai pelaksanaan pemungutan suara pilkada yang dimajukan menjadi September 2024; pengaturan mengenai penyesuaian jumlah anggota bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan panwaslu kecamatan sesuai dengan UU Pemilu, dan penambahan jumlah panwaslu kelurahan/desa dari satu orang menjadi tiga orang.
Namun, dia menyebut pembahasan RUU Pilkada sempat tertunda lantaran gelaran Pilpres 2024, serta Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak jadwal pelaksanaan Pilkada 2024 dimundurkan sehingga pembahasan baru dilanjutkan pada hari Rabu ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rapat di DPR, Pemerintah Usul Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada Dibahas di RUU PilkadaBerita Rapat di DPR, Pemerintah Usul Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada Dibahas di RUU Pilkada terbaru hari ini 2024-08-21 11:59:29 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Panja RUU Pilkada Fokus Bahas 16 DIM, Ada Perubahan Redaksi dan SubstansiPemerintah dab BalegDPR sepakat untuk dibentuk Panitia Kerja Panja Revisi Undang-Undang RUU Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Hal ini diputuskan dalam rapat kerja Baleg DPR
Baca lebih lajut »
Mendagri Bantah Raker RUU Pilkada Diagendakan Mendadak: Surat ke Pemerintah 21 November 2023Inisiatif DPR RI yang mengirim surat oleh Ketua DPR kepada pemerintah tanggal 21 nov 2023. Kemudian ada beberapa usulan revisi saat itu
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Rapat Bareng Pemerintah Bahas RUU PilkadaBadan Legislasi (Baleg) DPR menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas
Baca lebih lajut »
Pembahasan RUU PPRT Lamban, Formappi Sindir Ini Bukan Kepentingan ElitRUU yang akhirnya disahkan oleh DPR mayoritas merupakan RUU-RUU dengan kepentingan elit yang begitu kuat
Baca lebih lajut »
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat PilkadaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca lebih lajut »