Paling penting adalah bagaimana tindak lanjut dari KPK atas laporan dugaan mark-up pengadaan gas air mata tersebut
"Ya, problemnya kan pengadaan almatsus di kepolisian itu memang juga harus terbuka, tujuan dan fungsinya juga harus disampaikan gitu. kalau kita melihat pengadaan alat-alat tersebut sepertinya tidak dilakukan dengan terbuka gitu," kata pengamat kepolisian Bambang Rukminto saat dikonfirmasi, Kamis .
Maka itu, polisi diminta membuka data terkait pengadaan almatsus yang kerap digunakan saat membubarkan massa demonstrasi itu. Terlepas dari itu, Bambang menekankan paling penting adalah bagaimana tindak lanjut dari KPK atas laporan dugaan mark-up pengadaan gas air mata tersebut. “Dugaan indikasi mark up ini mencapai Rp26 miliar, ini sudah disampaikan kepada pimpinan KPK,” kata anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin .
Direktorat Gratifikasi KPK yang sebelumnya juga menelaah penggunaan jet pribadi itu kini menghentikan penelusuran. Lembaga Antirasuah mau memokuskan pengusutan pada satu divisi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Terima Laporan Koalisi Masyarakat Sipil, Komnas HAM Minta Revisi UU TNI dan Polri TransparanBerita Terima Laporan Koalisi Masyarakat Sipil, Komnas HAM Minta Revisi UU TNI dan Polri Transparan terbaru hari ini 2024-08-07 23:25:27 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pengamat: Hari Juang Polri jadi penanda perjuangan Polri dan rakyatPengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengatakan bahwa Hari Juang Polri menjadi penanda penting perjuangan Polri dan rakyat dalam ...
Baca lebih lajut »
Polri Akan Gelar Upacara Hari Juang Polri di Monumen Pejuangan Polri SurabayaPolri untuk pertama kalinya akan menggelar upacara Hari Juang Polri di depan Monumen Perjuangan Polri, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Rabu, 21 Agustus 2024. Hari itu menjadi bersejarah bagi Korps Bhayangkara.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Kemenkes Transparan Soal Investigasi Perundungan Dokter AuliaDPR minta Kemenkes transparan soal perundungan PPDS
Baca lebih lajut »
Pemerintah diminta transparan soal pembahasan RUU TNI dan PolriKoalisi Masyarakat Sipil mengatakan pemerintah harus lebih terbuka dalam proses pembahasan Revisi UU TNI dan Polri demi terciptanya asas transparansi dalam ...
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi II DPR Minta Pemerintah Transparan soal Anggaran HUT ke-79 RI di IKNAnggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah transparan terkait anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca lebih lajut »