Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah transparan terkait anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).
- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah transparan terkait anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara .
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat secara detail dan transparan soal anggaran yang dikeluarkan untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN. "Intinya pemerintah harus transparan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Agar masyarakat memahami apa yang terjadi dan seberapa besar kebermanfaatan penggunaan anggaran tersebut," kata Guspardi dalam keterangannya, Kamis .
Politikus PAN itu meminta pemerintah tak memboroskan anggaran negara demi merayakan HUT ke-79 RI di IKN. "Bukankah ini pemborosan anggaran? Padahal, masih banyak rakyat yang dihantui kondisi ekonomi yang berat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari saja sangat susah," kata Guspardi. Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menyatakan pihaknya menyiapkan bus untuk memfasilitasi para tamu undangan yang akan menghadiri upacara 17 Agustus di IKN, Kalimantan Timur.“Setneg tidak menyewa mobil, termasuk Alphard sejumlah 1.
Dpr Ibu Kota Nusantara Ikn HUT Ke-79 RI HUT RI Di IKN PAN Guspardi Gaus
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR klarifikasi puluhan anggota DPR terlibat judi 'online'Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengklarifikasi kabar yang menyebut bahwa puluhan anggota DPR RI terlibat dalam judi daring atau online tidaklah ...
Baca lebih lajut »
Komisi V DPR RI Soroti Progres Jalan Tol dan Infrastruktur Transportasi Jelang HUT RI di IKNProyek Jalan Tol IKN tersebut dikebut progresnya karena akan difungsikan untuk menyukseskan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus nanti Sebelumnya jadwal pembangunan sempat tersendat
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi I DPR Minta Kejelasan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2Sukamta mengingatkan, Pemerintah memiliki tugas menjaga keamanan data pribadi masyarakat yang bersifat rahasia.
Baca lebih lajut »
Komisi III Tegaskan Tidak Ada Puluhan Anggota DPR yang Terlibat Judi OnlineHabiburokhman menyatakan bahwa informasi yang benar adalah terdapat sekitar 50 pegawai di lingkungan DPR RI yang terindikasi bermain judi online, bukan anggota DPR RI.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VI DPR Puji Kinerja-Inovasi BNI, Termasuk wondr by BNIMufti tidak lupa memberikan apresiasi atas inovasi BNI dalam meluncurkan aplikasi wondr by BNI.
Baca lebih lajut »
Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur, Anggota Komisi III DPR: Sulit Diterima Akal Sehat'Saya pribadi sangat prihatin dengan vonis bebas ini. Rasanya sulit diterima akal sehat dalam perspektif keadilan,'
Baca lebih lajut »