Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan pemerintah harus lebih terbuka dalam proses pembahasan Revisi UU TNI dan Polri demi terciptanya asas transparansi dalam ...
Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Arif Maulana di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia , Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut Arif, karena pembahasan yang terkesan tertutup, beberapa poin revisi pun luput dari pantauan masyarakat yakni soal penghapusan larangan anggota TNI untuk berbisnis, perpanjangan masa jabatan hingga penempatan anggota TNI aktif di jabatan-jabatan sipil. Sebelumnya, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan RI sedang membahas usul menghapus pasal yang melarang personel TNI untuk menjalankan bisnis dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.
Menurut Hadi, seluruh pihak berhak memberikan masukan kepadanya demi memastikan RUU TNI tepat untuk kebutuhan masyarakat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Akui Substansi RUU TNI dan RUU Polri Bermasalah, PKS dan Golkar Janji Kawal PembahasanMardani dari Fraksi PKS akui revisi UU TNI dan Polri kandung masalah yang ancam demokrasi. Tapi fraksi tak bisa menolak.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR masih tunggu DIM dari pemerintah guna bahas RUU TNI-PolriKetua DPR RI Puan Maharani mengatakan parlemen masih menunggu dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah untuk bisa membahas Rancangan ...
Baca lebih lajut »
Hadiri Upacara Praspa TNI-Polri, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Profesionalitas TNI-PolriBerita Hadiri Upacara Praspa TNI-Polri, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Profesionalitas TNI-Polri terbaru hari ini 2024-07-16 17:38:24 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Marsekal Sri Hastuti, Jenderal Perempuan TNI AU Ini Resmi Dilantik Jadi Kapuspsi TNIPelantikan Marsma TNI Sri Hastuti jadi Kapuspsi TNI dipimpin oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan
Baca lebih lajut »
Megawati Tolak RUU TNI-Polri, Ini AlasannyaMegawati melihat, RUU TNI Polri ini digulirkan untuk kembali menyetarakan kedua aparat negara itu.
Baca lebih lajut »
Pembahasan RUU TNI-Polri Dilanjutkan, DPR Dinilai Tak Abaikan Masukan PublikDPR mengumumkan telah menerima empat surat presiden (supres), dua di antaranya terkait dengan RUU TNI dan RUU Polri. Badan legislatif itu memastikan kedua RUU tersebut akan dibahas pada Agustus, meskipun menghadapi kritik tajam dari beberapa pihak dan organisasi masyarakat sipil.
Baca lebih lajut »