Di atas lahan seluas 10.367 meter persegi itu akan tetap dibangun permukiman warga dengan model rumah susun.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengalah dan lebih memilih merelakan lahan aset Pemprov di Kampung Akuarium ditinggali warga.
Saefullah mengatakan pihaknya lebih memilih membangun permukiman warga dibandingkan membangun kantor pemerintahan di lahan tersebut. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu lebih lanjut menjelaskan terkait revisi Perda 1/2014 tentang RDTRWPZ, memang harus dilakukan tiap lima tahun melalui proses peninjauan kembali untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan.
"Pengertian PK itu maksimal terjadi perubahan 20%. Ini pun harusnya kita manfaatkan terkait dengan program strategis nasional yang harus kita eksekusi, program strategis daerah yang harus kita eksekusi, dan layanan langsung kepada masyarakat yang menunggak di PTSP kita. Itu ada tiga hal," ungkapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anies Bangun Lagi Kampung Akuarium di Lahan Pemprov DKIKadis Perumahan Rakyat DKI menyatakan Kampung Akuarium yang akan dibangun kembali pada 2020 mendatang akan berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI.
Baca lebih lajut »
Anggarkan Rp 12,9 Miliar untuk Antivirus, Pemprov DKI Tegaskan Hanya SewaPemprov DKI tidak berencana membeli antivirus.
Baca lebih lajut »
Apa Alasan Pemprov DKI Belum Unggah Rancangan Anggaran 2020 ke Situs WebAnggota DPRD DKI menilai Pemprov DKI masih tertutup soal penggodokan anggaran, khususnya terkait dokumen KUA-PPAS 2020.\n\n
Baca lebih lajut »
Rancangan Anggaran 2020 Belum Diunggah di Situs, Pemprov DKI Diminta TransparanMenurut William rancangan anggaran seharusnya dibuka seluas-luasnya dan dapat diakses oleh masyarakat Jakarta.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jabarkan Anggaran Rp 12 M, Pastikan Tak Hanya untuk AntivirusAnggaran Rp 12 miliar ini juga untuk pembelian sistem Oracle buat database kependudukan.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI bantu Polda Metro tambah 45 kamera tilang elektronikPemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu Polda Metro Jaya menambah pengadaan 45 kamera untuk bukti pelanggaran (tilang) elektronik pada akhir ...
Baca lebih lajut »