Pemprov DKI Jakarta menjamin ketersediaan logistik untuk 66 rukun warga (RW) yang masuk kategori zona merah Covid-19 atau wilayah pengendalian ketat (WPK).
Jakarta, Beritasatu.com
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin ketersediaan logistik untuk 66 rukun warga yang masuk kategori zona merah Covid-19 atau wilayah pengendalian ketat . Untuk sementara, logistik ini disediakan dalam bentuk paket sembako.kebutuhan logistik atau sembako," ujar Kepala Dinas Sosial DKI Irmansyah di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa .
Irmansyah mengakui bahwa kebutuhan logistik di 66 RW ini bisa saja beragam. Termasuk, kata dia, terbuka kemungkinan ada sejumlah RW yang membutuhkan makanan siap saji.Apalagi, kata dia, saat ini masih dalam proses pendataan terhadap warga yang berada di 66 RW tersebut. Pendataan ini dilakukan oleh jajaran wali kota/bupati, camat, lurah, sampai pengurus RW.
"Kita menunggu datanya dulu, jangan sampai datanya tidak tepat sasaran. Pendataan masih berproses karena kan adaSebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan sebanyak 66 RW dari total 2.738 RW atau sekitar 2,48 persen di seluruh wilayah DKI Jakarta sebagai wilayah pengendalian ketat selama pembatasan sosial berskala besar Transisi pada bulan Juni 2020.yang masih perlu perhatian khusus bagi setiap elemen masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.
"Karena kita memiliki data sampai level RW, kita tahu kondisinya berbeda-beda. Ternyata kita menemukan bahwa di Jakarta ini ada 66 RW dengan laju incidence rate yang masih harus mendapatkan perhatian khusus. Tapi saya perlu berikan proporsinya ya. Jumlah RW ada 2.741. Sebanyak 66 ini adalah 2,4 persen dari seluruh total RW, yang 97,6 persen alhamdulilah relatif terkendali," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ini Daftar 66 RW di DKI Jakarta yang Masuk Zona Merah Covid-19 - Tribunnews.comKe-66 RW tersebut ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat (WPK) Covid-19 karena jumlah kasus positif Covid-19 di tempat itu masih tinggi.
Baca lebih lajut »
PSI Dorong DKI Bentuk RW Siaga Saat PSBB Transisi, Ini SebabnyaKetua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Idris Ahmad mendorong Pemerintah Provinsi DKI segera melakukan pambatasan sosial berskala wilayah, terkait PSBB Transisi, di RW zona merah penularan Corona.
Baca lebih lajut »
Para Advokat Minta Pemprov DKI Membebaskan Pengacara dari SIKMSejumlah advokat memprotes keras SIKM. Sebab, pengecualian hanya diberikan ke polisi, penyelidik, penyidik, jaksa dan hakim. Advokat tidak dikecualikan. SIKM
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Telah Lakukan Karantina 221 Orang yang Masuk Jakarta Tanpa SIKMPemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan karantina terhadap 221 orang yang masuk Jakarta tanpa memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Diminta Penuhi Kebutuhan Pelanggar SIKM Selama KarantinaGilbert Simanjuntak meminta Pemprov DKI memberikan bantuan sosial kepada orang yang dikarantina karena tidak mempunyai SIKM ketika masuk Jakarta.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Terbitkan Aturan Protokol Kerja PerusahaanSeluruh pekerja dan pengunjung diwajibkan setiap saat menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan selama berada di lingkungan perkantoran.
Baca lebih lajut »