Pemerintah Terima 938 Aduan Terkait THR

Indonesia Berita Berita

Pemerintah Terima 938 Aduan Terkait THR
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 48 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 22%
  • Publisher: 70%

Pemerintah merinci ada 938 pengaduan yang terdiri dari 468 pengaduan THR tidak dibayarkan, 337 pengaduan pembayaran THR tidak sesuai dengan ketentuan, dan selebihnya pengaduan THR terlambat dibayarkan. Ekonomi AdadiKompas

Puluhan buruh dari sejumlah perusahaan di Jakarta dan Tangerang berunjuk rasa di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Senin . Mereka mengadukan perusahaan tempat mereka bekerja kepada Menteri Tenaga Kerja karena belum memberikan tunjangan hari raya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi dalam siaran pers, Sabtu malam, di Jakarta, mengatakan, sebanyak 938 pengaduan terkait THR keagamaan telah mencakup 669 perusahaan. Ada 23 dari 938 aduan tersebut telah ditindaklanjuti. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Posko THR Kemnaker bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan tahun 2023, yang mengintegrasikan posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui laman poskothr.kemnaker.go.id.Suasana salah satu lorong di Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang ramai pengunjung, Rabu . Belanja lebaran masyarakat di pasar tekstil terbesar ini mulai meningkat seiring dengan pencairan tunjangan hari raya pegawai negeri tahun ini.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

938 Pengaduan THR Masuk Kemnaker, Mayoritas soal Tidak Dibayarkan938 Pengaduan THR Masuk Kemnaker, Mayoritas soal Tidak DibayarkanPosko THR Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 938 pengaduan. Paling banyak soal THR tidak dibayarkan 468 pengaduan.
Baca lebih lajut »

Posko THR Kemnaker Terima 938 Aduan, Mayoritas Tidak Dibayar |Republika OnlinePosko THR Kemnaker Terima 938 Aduan, Mayoritas Tidak Dibayar |Republika OnlineDari 938 aduan, 23 di antaranya telah ditindaklanjuti.
Baca lebih lajut »

Kemnaker Terima 468 Aduan THR Tidak Dibayarkan Perusahaan, Paling Banyak Terjadi di JakartaKemnaker Terima 468 Aduan THR Tidak Dibayarkan Perusahaan, Paling Banyak Terjadi di JakartaKementerian Ketenagakerjaan telah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023. Kemnaker catat 468 layanan aduan THR tak dibayarkan
Baca lebih lajut »

Posko THR Kemnaker Terima 938 Pengaduan: Terbanyak Jakarta, Disusul Jabar dan JatengPosko THR Kemnaker Terima 938 Pengaduan: Terbanyak Jakarta, Disusul Jabar dan JatengSekjen Anwar Sanusi menyampaikan kementeriannya telah membentuk Posko THR Kemnaker yang melayani konsultasi dan aduan, ini data terupdate-nya
Baca lebih lajut »

Kemnaker Terima 938 Aduan Soal THR, Terbanyak di JakartaKemnaker mencatat aduan paling banyak soal THR berasal dari DKI Jakarta yang mencapai 312 laporan.
Baca lebih lajut »

Posko THR Kemnaker Sudah Terima 938 Aduan, Terbanyak dari DKI JakartaPosko THR Kemnaker Sudah Terima 938 Aduan, Terbanyak dari DKI JakartaKemnaker telah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 pada 28 Maret 2023. Posko THR telah memberikan 1.988 layanan, terdiri dari 1.050 layanan konsultasi dan 938 layanan aduan.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-28 13:08:22