Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan dana tunai sebesar Rp 57 triliun dari APBN 2025 kepada Perum Bulog guna mendukung penyerapan gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras. Mekanisme pendanaan ini sedang dikaji Kementerian Keuangan untuk mempermudah proses pengadaan dan penyerapan. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk melakukan relaksasi harga pembelian beras oleh Bulog sebesar Rp 12.250 per kg dan menjalin kemitraan dengan berbagai pelaku usaha penggilingan beras.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan dana tunai sebesar Rp 57 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2025 kepada Perum Bulog . Dana ini bertujuan untuk mendukung penyerapan gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras di seluruh negeri. Mekanisme pencairan dana tersebut sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan dan diharapkan dapat segera terlaksana agar Bulog dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal.
Saat ini, mekanisme pembiayaan pengadaan cadangan pangan (CPP) oleh Bulog masih menggunakan sistem pinjaman dari bank-bank milik negara dengan bunga murah melalui skema subsidi bunga pinjaman. Namun, pemerintah berencana untuk mengubah skema tersebut menjadi pendanaan tunai dari APBN 2025. Transisi ke pendanaan tunai diharapkan dapat mempermudah proses pengadaan dan penyerapan gabah serta beras. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk melakukan relaksasi harga pembelian beras oleh Bulog. Saat ini, harga pembelian beras yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 12.000 per kilogram (kg). Namun, Bulog mengusulkan agar harga pembelian tersebut direlaksasi menjadi Rp 12.250 per kg untuk lebih mencerminkan kondisi pasar dan memberikan keuntungan bagi para petani dan penggilingan beras. Untuk memaksimalkan penyerapan dan pengelolaan beras, Bulog juga akan menjalin kemitraan dengan berbagai pelaku usaha penggilingan beras, seperti Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), dan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI).
Ganda Tunai APBN Bulog Perum Bulog Pengadaan Beras Harga Beras Relaksasi Harga Kemitraan Penggilingan Beras
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bulog Butuh Rp 57 Triliun untuk Kelola Beras 4,7 Juta TonDirektur Keuangan Bulog Perum Bulog Iryanto Hutagaol menyatakan Bulog membutuhkan anggaran Rp 57 triliun untuk mengelola 4,7 juta ton beras sepanjang 2025. Bulog saat ini memiliki stok beras sekitar 1,7 juta ton dan mendapat perintah dari Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras pada awal 2025. Iryanto menjelaskan skema pendanaan Bulog sebagian besar berasal dari APBN, namun seringkali dana tersebut diterima setelah Bulog selesai menyalurkan beras. Untuk menyerap beras sebelum mendapatkan dana pemerintah, Bulog perlu meminjam dari perbankan.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Siapkan Rp20 Triliun Dana Pinjaman untuk UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Pekerja MigranPemerintah menyiapkan dana pinjaman Rp20 triliun untuk mendukung UMKM, ekonomi kreatif, dan pekerja migran. Pendanaan ini berupa simpan pinjam atau kredit murah dengan bunga rendah yang akan dikelola oleh Kementerian Koperasi.
Baca lebih lajut »
Direktur Utama Perum Bulog: Bulog Tetap BUMN, Transformasi Masih BerjalanDirektur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono menegaskan bahwa Bulog tetap akan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2025. Meskipun demikian, persiapan proses transformasi Bulog menjadi badan otonom, seperti OJK atau BPJS Ketenagakerjaan, masih terus berlangsung. Bulog tetap berada di bawah payung Kementerian BUMN dan mengikuti regulasi terkait BUMN.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Lelang Stok Jagung Pakan Bulog untuk Menurunkan HargaPemerintah berencana melelang stok jagung pakan milik Perum Bulog untuk membantu peternak unggas dan menekan harga telur dan daging ayam.
Baca lebih lajut »
Harga Gabah Petani Di Bawah HPP, Pemerintah Minta Bulog SerapHarga gabah kering panen (GKP) di 42 kabupaten/kota di Indonesia berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk meminta Perum Bulog segera menyerap GKP tersebut untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemerintah daerah agar mempercepat realisasi tanam padi dan mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan serangan hama-penyakit.
Baca lebih lajut »
Pemkot Tasikmalaya Siapkan Dana APBD Rp18 Miliar untuk Program Makan BergiziDalam program ini telah disiapkan piring makan termasuk sendok dan garpu tujuannya untuk mengurangi limbah sampah
Baca lebih lajut »