Kerjasama integrasi data memudahkan wajib pajak mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia.
- Pemerintah bakal mengintegrasikan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat kepatuhan pajak warga negara.
Kerjasama integrasi data ini, dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan DJP itu ditandatangani Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh .
Ini dilakukan untuk memudahkan wajib pajak mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia.Integrasi data kependudukan dan perpajakan juga akan memperkuat kepatuhan perpajakan karena data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun nonpemerintah. Dengan demikian bakal meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak.
“Kami juga berharap sinergi antara kedua instansi di masa yang akan datang akan semakin kuat demi membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera melalui penerimaan pajak,” kata Neilmaldrin.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenkeu dan Kemendagri integrasikan data implementasi NIK jadi NPWPDirektur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ...
Baca lebih lajut »
Siap-siap, NIK Sebagai NPWP Segera DiberlakukanProses integrasi NIK sebagai NPWP tersebut telah mendapatkan izin dari badan legislatif.
Baca lebih lajut »
Terbaru! NIK KTP Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun DepanRencana penyatuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mendekati kenyataan.
Baca lebih lajut »
Berlaku Hari Ini! Aturan Baru Naik KRL dan Kereta Api Antarkota | Ekonomi - Bisnis.comPemerintah merilis aturan baru naik KRL dan kereta api antarkota yang berlaku hari ini.
Baca lebih lajut »
Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun IniPemerintah Jokowi akan mulai melarang ekspor bauksit dan timah mulai tahun ini untuk mendorong hilirisasi.
Baca lebih lajut »
Punya Banyak Follower, Rizky Billar dan Lesti Kejora Diundang Berhaji oleh Pemerintah Arab SaudiRizky Billar dan Lesti Kejora diundang oleh pemerintah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Rizky Billar dan Lesti Kejora diundang oleh pemerintah...
Baca lebih lajut »