Baru! DJP dan Ditjen Dukcapil integrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan untuk memudahkan para wajib pajak. Berikut informasinya.
Ilustrasi: Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat . Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependudukan berlaku bagi lembaga pengguna database kependudukan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nym.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan perjanjian kerja sama ini adalah kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak tahun 2013 yang diperbarui pada 2018. Adendum ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia.
Integrasi data kependudukan dan perpajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan karena data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun nonpemerintah sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Satu Data Kominfo Bojonegoro Jadi Rujukan Jurnalis dan PenelitiBOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Portal satu data milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro jadi terobosan dalam upaya keterbukaan informasi publik (KIP). Melalui laman data.bojonegorokab.go.id dapat ditemukan kumpulan data-data atau big data secara detail.
Baca lebih lajut »
Kemendagri: SIPD Permudah Audit dan Cegah Duplikasi AnggaranDirektur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, SIPD bukan hanya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah semata. Direktur...
Baca lebih lajut »
Kalteng Sudah Delapan Kali Raih WTP dari BPK |Republika OnlineLHP merupakan petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan jadi lebih baik
Baca lebih lajut »
Ini Jawaban Lengkap Pemerintah Singapura Terkait Penolakan Abdul SomadDalam situs resmi Kemendagri dan Hukum Singapura menjelaskan tiga poin alasan penolakan Abdul Somad atau yang dikenal Ustaz Abdul Somad ke Singapura.
Baca lebih lajut »
Liverpool Pepet Man City karena Klopp Punya Banyak Ferrari di Garasi!Liverpool belum menyerah dan memaksa Manchester City bertarung hingga pekan terakhir untuk jadi juara. Kedalaman skuad si Merah jadi alasannya!
Baca lebih lajut »
Kemendagri: Miliki paspor negara lain tidak otomatis kehilangan WNIDirektorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan seseorang yang memiliki paspor negara lain maka ...
Baca lebih lajut »