Koalisi Peduli Kelompok Rentan Korban COVID-19 (Pekad) menilai sikap pemerintah dan DPR yang membahas RUU Cipta Kerja dan...
- Koalisi Peduli Kelompok Rentan Korban COVID-19 menilai sikap pemerintah dan DPR yang membahas beberapa rancangan undang-undang , seperti Cipta Kerja dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindakan aji mumpung.
“Besar kemungkinan bahwa beberapa RUU tersebut di atas akan mengandung ketentuan yang tidak relevan bagi konteks sosial masyarakat Indonesia ke depan. Selain itu, masih banyak masalah yang timbul dari pasal-pasal yang seharusnya dibahas lebih dalam dan menyeluruh, terutama terkait dengan perempuan dan kelompok marginal,” ujar peneliti Institut for Criminal Justice Reform itu, Selasa .Pemerintah sebaiknya fokus dalam penanganan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
“Tekanan ekonomi juga semakin diperparah dengan fakta bahwa ribuan buruh perempuan mengalami PHK selama wabah COVID-19. Padahal, desakan ekonomi di kala pandemi tidak tertahankan, bahkan cenderung melonjak naik,” kata Maidina.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Minta Pemerintah Gratiskan Internet Kala PSBBAnggota Komisi I DPR meminta pemerintah untuk menggratiskan akses internet kala penerapan PSBB guna perlancar bekerja dan belajar dari rumah.
Baca lebih lajut »
Perdana, Rapat Kerja DPR-Pemerintah Bahas Draf Omnibus LawMenko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hadir langsung di gedung DPR.
Baca lebih lajut »
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Digelar 9 Desember 2020Pemerintah dan Komisi II DPR RI setuju pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 diundur pada 9 Desember 2020 akibat wabah virus corona.
Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Ditunda Sampai Desember 2020Komisi II DPR dan Pemerintah menyepakati penundaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, dilaksanakan 9 Desember 2020, yang...
Baca lebih lajut »
Banjir Kritik Warganet saat DPR dan Pemerintah Bahas RUU Cipta KerjaRapat kerja antara DPR dan pemerintah yang membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja pada Selasa (14/4/2020) siang, menuai kritik dari warganet.
Baca lebih lajut »
DPR Persilakan Pemerintah Tarik Draf Omnibus Law CiptakerWakil Ketua Badan Legislasi DPR Rieke Diah Pitaloka merekomendasikan pemerintah menarik klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »