Pemerintah Diminta Izinkan Truk Sumbu 3 Beroperasi saat Libur Nataru

Komisi Vii Dp Berita

Pemerintah Diminta Izinkan Truk Sumbu 3 Beroperasi saat Libur Nataru
Bambang Haryo SoekartonoAkibatAkibat Kebijakan Pelarangan Truk Sumbu 3
  • 📰 detikfinance
  • ⏱ Reading Time:
  • 53 sec. here
  • 35 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 140%
  • Publisher: 63%

Pemerintah diminta izinkan truk sumbu 3 beroperasi saat libur Nataru untuk kelancaran pasokan barang. Kebijakan pelarangan dinilai menghambat ekonomi.

Kamis, 21 Nov 2024 09:50 WIB Pemerintah diharapkan tetap mengizinkan truk- truk sumbu 3 ke atas tetap beroperasi saat libur Natal dan Tahun Baru , agar pasokan barang kebutuhan tidak terhambat.

Menurutnya, logistik ini sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat."Jika sampai terjadi ketidakseimbangan antara supplai dan demand, itu akan mengakibatkan terjadi kenaikan harga barang yang memicu inflasi," ungkapnya. Bambang menambahkan, pemerintah cukup melakukan manajemen trafficnya saja. Misalnya, untuk lintasan menuju Jawa yang bisa dilalui melalui 3 jalur yaitu Utara, Tengah, dan Selatan, itu diatur saja kendaraan-kendaraan mana yang akan melintas di sana."Truk-truk sumbu 3 misalnya bisa diarahkan di jalur Utara karena langsung terkoneksi atau terintegrasi ke pelabuhan besar yang terletak di Jawa sebelah Utara.

Selain itu, menurutnya, bisa juga diatur melalui pembagian waktu. Misalnya, angkutan truk bisa jalan pada malam hari sampai pagi hari. Sedangkan kendaraan kecil dan sepeda motor bisa jalan pada pagi hari sampai malam hari."Sehingga tidak berbarengan. Karena, jika berbarengan, itu timbul kepadatan yang mengakibatkan kemacetan," katanya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikfinance /  🏆 18. in İD

Bambang Haryo Soekartono Akibat Akibat Kebijakan Pelarangan Truk Sumbu 3 Pelabuhan Pelarangan Truk Indonesia Truk Sumbu Nataru Motor Transportasi Truk-Truk Sumbu Jakarta Dishub Kemenhub Jepang Libur Natal Dan Tahun Baru Kepolisian Pemerintah Pemerintah Diminta Izinkan Truk Sumbu 3 Ketidakseimbangan Truk Transportasi Logistik Jawa Pelarangan Angkutan Logistik Truk Sumbu 3 Supplai Distribusi Angkutan Truk Truk Sumbu 3 Libur Nataru Kebijakan Pemerintah Logistik Distribusi Barang

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemerintah Diminta Evaluasi Aturan Larangan Truk Tronton Beroperasi Saat NataruPemerintah Diminta Evaluasi Aturan Larangan Truk Tronton Beroperasi Saat NataruPemerintah diminta mengevaluasi larangan truk sumbu tiga saat Nataru. Kebijakan ini berpotensi ganggu pasokan dan ekonomi nasional.
Baca lebih lajut »

Tak Sepadat Lebaran, Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Nataru Diminta Ganti Pengaturan JalanTak Sepadat Lebaran, Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Nataru Diminta Ganti Pengaturan JalanCarmelita pun menyarankan agar Kemenhub melakukan manajemen pengaturan jalan saja ketimbang pelarangan saat Nataru mendatang.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Izinkan Sritex Lakukan Ekspor-Impor, Tapi..Pemerintah Izinkan Sritex Lakukan Ekspor-Impor, Tapi..Sritex diizinkan untuk melakukan ekspor dan impor, tetapi manajemen tetap dipegang oleh kurator.
Baca lebih lajut »

Antisipasi Kemacetan saat Nataru, Gapasdap Minta Pemerintah Tambah Dermaga di Merak-BakauheniAntisipasi Kemacetan saat Nataru, Gapasdap Minta Pemerintah Tambah Dermaga di Merak-BakauheniJPNN.com : GAPASDAP meminta pemerintah menambah dermaga di Pelabuhan Merak - Bakauheni mengantisipasi kemacetan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Baca lebih lajut »

Industri Tekstil Berdarah-darah, Pemerintah Diminta Lakukan IniIndustri Tekstil Berdarah-darah, Pemerintah Diminta Lakukan IniAnggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan Pemerintah perlu bekerja sama dengan DPR-RI Komisi VII untuk mendalami bersama akar permasalahan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Diminta Setop Bahas RPMK demi 6 Juta Buruh Industri TembakauPemerintah Diminta Setop Bahas RPMK demi 6 Juta Buruh Industri TembakauRancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dikritik sejumlah pihak.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 22:23:05