Pemerintah diminta mengevaluasi larangan truk sumbu tiga saat Nataru. Kebijakan ini berpotensi ganggu pasokan dan ekonomi nasional.
Senin, 18 Nov 2024 16:15 WIBPemerintah diminta mengevaluasi aturan pelarangan truk sumbu tiga seperti truk tronton beroperasi saat libur Naral dan Tahun Baru .
Menurutnya, pembatasan truk sumbu 3 pada saat libur Nataru mendatang berpotensi memperlambat distribusi bahan baku maupun produk akhir yang dibutuhkan sektor manufaktur ini untuk mempertahankan operasi. Akibatnya, menurut Agus, kebijakan tersebut hanya akan memperburuk kondisi industri manufaktur yang otomatis akan mengganggu ekonomi nasional.
Apalagi, kata Agus, Nataru adalah hari libur besar yang diakui secara nasional, namun bukan hari raya keagamaan mayoritas seperti Lebaran. Karena itu, menurutnya, urgensi untuk pembatasan truk sumbu 3 demi mengurangi kemacetan atau kepadatan di jalan raya mungkin lebih rendah dibandingkan pada Lebaran.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tak Sepadat Lebaran, Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Nataru Diminta Ganti Pengaturan JalanCarmelita pun menyarankan agar Kemenhub melakukan manajemen pengaturan jalan saja ketimbang pelarangan saat Nataru mendatang.
Baca lebih lajut »
Teguh Setyabudi Diminta Evaluasi Kadis Sosial soal 2 Wanita WBS HamilPenjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi sepatutnya mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Sosial dan kepala Panti Sosial Belaian Kasih di Kalideres,
Baca lebih lajut »
Para Ibu Diminta Rutin Evaluasi Pertumbuhan Anak untuk Cegah Stunting PrimerDokter anak mengingatkan ibu rumah tangga mengevaluasi tumbuh kembang anak secara rutin untuk pencegahan stunting primer.
Baca lebih lajut »
Diminta Mentan Copot Manajer Bermasalah, Dirut Pupuk Evaluasi DistributorPT Pupuk Indonesia (Persero) akan melakukan evaluasi mendalam terhadap distributor pupuk di daerah.
Baca lebih lajut »
DPR diminta evaluasi kewenangan KPK-Kejagung soal penanganan korupsiPendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi meminta DPR untuk mengevaluasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam ...
Baca lebih lajut »
Teguh Setyabudi Diminta Evaluasi Kadis Sosial terkait 2 Wanita WBS HamilPenjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi sepatutnya mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Sosial dan kepala Panti Sosial Belaian Kasih di Kalideres,
Baca lebih lajut »