Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi meminta DPR untuk mengevaluasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam ...
Selasa, 12 November 2024 13:56 WIBJakarta - Pendiri Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi meminta DPR untuk mengevaluasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung dalam menangani tindak pidana korupsi.
Ia menjelaskan bahwa saat ini ada tiga institusi yang bertugas menangani kasus korupsi, yaitu KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Ia merujuk pada Pasal 11 ayat dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan kasus korupsi dengan kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar ditangani oleh KPK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kapolri Bakal Terima Penghargaan dari Kerajaan Malaysia, Haidar Alwi Bilang BeginiKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menerima penghargaan dari Kerajaan Malaysia, Rabu 30 Oktober 2024.
Baca lebih lajut »
Pembentuk UU Diingatkan Hati-hati Susun Revisi UU PemiluPimpinan DPR memastikan undang-undang harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR sehingga tidak bisa DPR saja.
Baca lebih lajut »
Eks Pimpinan KPK Sayangkan RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas DPR: Harusnya Prioritas UtamaRUU Pembatasan Transaksi Uang Kartel juga tak masuk Prolegnas DPR RI
Baca lebih lajut »
KPK dorong DPR segera setujui RUU pembatasan uang kartalKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar DPR segera menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Uang Kartal, demi menutup celah ...
Baca lebih lajut »
Masa Jabatan Terisa 2 Bulan Lagi, KPK Harapkan DPR Tunjuk Sosok Capim dan Dewas TerbaikNama-nama Capim dan calon Dewas KPK masih tertahan di DPR hingga saat ini
Baca lebih lajut »
Prabowo Bakal Kirim Surpres Baru ke DPR, Daftar Nama Capim KPK Bisa BerubahNantinya, Prabowo sebagai Presiden baru bisa mengubah nama-nama calon pimpinan, termasuk juga panitia seleksinya
Baca lebih lajut »