Pemekaran Papua dan Papua Barat dapat memicu desakan dari daerah-daerah lain. Hal ini perlu dicermati karena pemerintah telah memutuskan moratorium pemekaran daerah sejak satu dekade lalu dan belum mencabutnya. Polhuk AdadiKompas
Para peserta audiensi berfoto bersama setelah mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR terkait pemekaran daerah otonomi baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa . Dalam audiensi tersebut Komisi II menerima aspirasi terkait pemekaran daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Bogoga dan Provinsi Papua Tengah, serta tentang partai lokal Papua.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta tetap berkomitmen menjalankan moratorium pemekaran daerah. Pembentukan tiga daerah otonom baru di Provinsi Papua dan akan segera menyusul pemekaran di Papua Barat bisa memicu desakan pemekaran dari wilayah lainnya. Di luar kedua provinsi itu, ada lebih dari 300 daerah yang telah mengusulkan pemekaran.
Setahun setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua atau yang dikenal dengan UU Otsus Papua jilid kedua, pemerintah dan DPR sepakat membentuk tiga daerah otonom baru di Provinsi Papua. Daerah yang dimaksud adalah provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mekarkan Papua Lagi, DPR Usul Pembentukan Papua Barat DayaSetelah membentuk tiga provinsi baru di Provinsi Papua, DPR kini mengusulkan lagi pemekaran baru untuk Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Bahkan, nantinya akan ada provinsi baru, yaitu Papua Utara. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Buka Opsi Perppu untuk Akomodir Dapil Pemekaran Papua dan IKNKomisi II DPR membuka opsi bagi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang...
Baca lebih lajut »
DPR Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu Pemilu Usai Pemekaran 3 Provinsi Baru di PapuaDPR Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu Pemilu Usai Pemekaran 3 Provinsi Baru di Papua: Isi dari Perppu akan berfokus pada kebutuhan hukum yang menyangkut alokasi kursi tiap daerah pemilihan dan berbagai macam turunannya.
Baca lebih lajut »
Penambahan Provinsi Papua Barat Daya, Ketua DPR Puan Maharani Sebut Pemerintah Awalnya Hanya Kasih Tiga ProvinsiRancangan Undang-undang (RUU) Papua Barat Daya Baru masuk pembahasan menjadi UU Provinsi Papua Selatan, UU Papua Pegunungan, dan UU Provinsi Papua Tengah..
Baca lebih lajut »
RUU Papua Barat Daya Jadi Inisiatif DPR, Wali Kota Sorong: Perjuangan Kami Dilakukan 20 Tahun LaluWali Kota Sorong, Lamberthus Djitmau menyambut gembira dengan disahkannya RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Wali Kota...
Baca lebih lajut »