Penambahan Provinsi Papua Barat Daya, Ketua DPR Puan Maharani Sebut Pemerintah Awalnya Hanya Kasih Tiga Provinsi

Indonesia Berita Berita

Penambahan Provinsi Papua Barat Daya, Ketua DPR Puan Maharani Sebut Pemerintah Awalnya Hanya Kasih Tiga Provinsi
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 tvOneNews
  • ⏱ Reading Time:
  • 25 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 99%

Rancangan Undang-undang (RUU) Papua Barat Daya Baru masuk pembahasan menjadi UU Provinsi Papua Selatan, UU Papua Pegunungan, dan UU Provinsi Papua Tengah..

Pengamat hukum Kombes Pol Dr Slamet Pribadi, SH, MH menilai bahwa Indonesia tidak perlu meniru negara lain legalkan ganja. permintaan ganja untuk medisKeributan akibat mabuk miras jenis Sopi terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, Kamis .

Pelatih tim nasional U-19 Indonesia Shin Tae-yong mengakui performa skuadnya menurun pada babak kedua laga Grup A Piala AFF U-19 2022 saat menghadapi Thailand.Borussia Dortmund telah menuntaskan transfer striker Sebastien Haller dari klub Belanda Ajax Amsterdam dalam kontrak empat tahun dengan biaya awal Rp473 Miliar.Hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah Kab. Gresik di wilayah Utara selama beberapa jam,mengakibatkan beberapa desa di 2 kecamatan tergenang banjir.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tvOneNews /  🏆 1. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPRRUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR'Setuju,' ujar para anggota.
Baca lebih lajut »

Penetapan Provinsi Papua Barat Daya Dilanjutkan, Komisi II DPR Akui Dana Pemerintah KurangPenetapan Provinsi Papua Barat Daya Dilanjutkan, Komisi II DPR Akui Dana Pemerintah KurangKomisi II DPR RI melanjutkan kembali pemekaran provinsi Papua Barat Daya tersebut. Alasan klise kembali menyeruak, yakni dana Daerah Otonomi Baru (DOB) mandek.
Baca lebih lajut »

DPR Tetapkan RUU Papua Barat Daya Jadi Usul Inisiatif Komisi II |Republika OnlineDPR Tetapkan RUU Papua Barat Daya Jadi Usul Inisiatif Komisi II |Republika OnlinePersetujuan dilakukan tanpa merevisi UU Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah.
Baca lebih lajut »

Di Tengah Protes yang Melanda, Pemerintah Segera Buat Payung Hukum Teknis Pemekaran Provinsi PapuaDi Tengah Protes yang Melanda, Pemerintah Segera Buat Payung Hukum Teknis Pemekaran Provinsi PapuaMenko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan segera membuat payung hukum untuk teknis pelaksanaan pemekaran tiga provinsi baru di Papua di tengah protes yang berlangsung terhadap lolosnya Undang-undang pemekaran bagi provinsi tersebut.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 19:29:54