Belajar tatap muka di sekolah diizinkan di daerah dalam zona hijau dan zona kuning.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta pemerintah daerah menutup kembali sekolah jika risiko penularan virus corona penyebab Covid-19 di wilayahnya meningkat. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan daerag serta Kepala Satuan Pendidikan harus terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Baca Juga Koordinasi memantau risiko penularan Covid-19 di daerah.
"Meski sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka, persyaratan terakhir adalah adanya persetujuan dari orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa," kata Evy. Di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, setiap kelas yang sesuai standar awal bisa diisi 28 hingga 36 peserta didik kini hanya bisa diisi18 peserta didik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kepada Jokowi, Bupati Garut Siap Tutup Kantor Pemda jika Ada PNS Positif CoronaRudy menyampaikan, ratusan PNS di lingkungan Pemkab Garut telah mengikuti tes swab massal.
Baca lebih lajut »
Satgas COVID-19: Pemda wajib tutup lagi sekolah yang tidak amanJuru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah daerah dapat menutup sekolah yang sebelumnya sudah kembali dibuka bila ...
Baca lebih lajut »
Sentil Kepala Daerah, Jokowi Kembali Singgung Rp170 T Dana Pemda di BankPresiden Jokowi kembali menyinggung masih banyaknya dana pemda yang mengendap di bank. Padahal, realisasi anggaran merupakan...
Baca lebih lajut »
Pemda Tidak Wajib Buka Sekolah di Zona Hijau dan KuningSesjen Kemendikbud menegaskan pemda tidak wajib membuka sekolah di jalur hijau dan kuning pembukaansekolah
Baca lebih lajut »
Cegah Covid-19, Pemda Harus Lakukan Intervensi Berbasis LokalMenurut presiden, Pemprov Jawa Barat mampu menjalankan intervensi berbasis lokal. Pembatasan sosial secara ketat dilaksanakan di wilayah-wilayah terbawah yang masih terdapat kasus positif.
Baca lebih lajut »
KPK: 54 Laporan Masyarakat Soal Bansos Belum Direspons Pemda |Republika OnlineKPK meminta pemda serius menindaklanjuti keluhan soal bansos.
Baca lebih lajut »