KPK meminta pemda serius menindaklanjuti keluhan soal bansos.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sampai Jumat masih ada 54 laporan masyarakat soal keluhan penyaluran bantuan sosial yang belum direspons oleh pemerintah daerah setempat. KPK meminta pemda serius menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos yang disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos tersebut. Baca Juga "Berdasarkan catatan KPK per 7 Agustus 2020, masih ada 54 laporan masyarakat yang lambat atau belum direspons oleh pemda.
Berdasarkan laporan yang diterima JAGA Bansos per 7 Agustus 2020, KPK menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar berjumlah 369 keluhan."Enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 100 laporan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
SMRC: 54 Persen Masyarakat Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Positif bagi RISMRC merilis hasil survei terbaru soal persepsi masyarakat Indonesia mengenai investasi baik asing yang masuk ke dalam negeri
Baca lebih lajut »
PP Pegawai KPK Jadi ASN tidak Kurangi Independensi KPKPeraturan pemerintah tersebut dimunculkan semata-mata untuk tujuan tertib administrasi negara.
Baca lebih lajut »
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada EkonomiMayoritas responden tidak setuju dengan anggapan bahwa makin banyak investasi perusahaan asing di Indonesia maka semakin baik pula kondisi ekonomi.
Baca lebih lajut »
KKP-Polri Gagalkan Penyelundupan 54,9 Ton Ikan Patin |Republika OnlinePenyelundupan fillet ikan patin diperkirakan memiliki nilai total sekitar Rp 2,7 M.
Baca lebih lajut »