Pemkab Sidoarjo dan Komisi A DPRD setempat berencana untuk berkonsultasi dengan Kemendagri terkait pembatalan pelantikan 495 ASN
Keinginan konsultasi ke Kemendagri itu disampaikan saat rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Sidoarjo yang mengundang sejumlah pejabat terkait Pemkab Sidoarjo , Senin . Seperti Sekda Fenny Apridawati, Kepala BKD Budi Basuki, Asisten Administrasi Umum Atok Irawan dan Kabag Organisasi Arif Mulyono. Rapat juga mengundang tenaga ahli hukum tata negara Rusdianto Sesung, Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Sidoarjo.
Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati menyampaikan keinginan melakukan konsultasi langsung dengan Kemendagri untuk mengurai persoalan itu. Dia juga memohon maaf atas persoalan yang menimbulkan kegaduhan tersebut. "Saya memohon maaf atas kesalahan ini, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi Pemkab Sidoarjo untuk lebih baik lagi," kata Fenny.
Bupati Ahmad Muhdlor kemudian membatalkan pelantikan itu. Persoalan pelantikan ASN yang dibatalkan seperti ini tidak hanya terjadi di Sidoarjo, namun di 30 tempat di Indonesia. DPR sepakat tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD , sampai akhir periode anggota saat ini.
ASN Pemkab Sidoarjo DPRD Sidoarjo Kemendagri Konsultasi Kegaduhan Prosedur Pelantikan Hukum Tata Negara Surat Persetujuan Keputusan Pemerintah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Bakal Periksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Jumat 19 AprilBupati Sidoarjo Gus Muhdlor jadi tersangka kasus korupsi pemotongan dana insentif di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Baca lebih lajut »
Pemkab Sidoarjo bersama Komisi A DPRD Segera Konsultasi ke Kemendagri Terkait Pembatalan Pelantikan ASNDPRD Sidoarjo meminta persoalan SK pembatalan pelantikan pejabat segera dikonsultasikan ke Kemendagri karena batas akhir pada 30 April
Baca lebih lajut »
495 Kepala Keluarga Warga Lumajang Mengungsi Akibat Banjir Lahar Dingin SemeruKepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, sebanyak 495 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengungsi akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru.
Baca lebih lajut »
Pembatalan Pengangkatan Jabatan dan ASN Sidoarjo Diundur 30 April, Jika Izin Kemendagri Turun, Mutasi LagiPembatalan pengangkatan dalam jabatan 495 pejabat dan ASN Sidoarjo yang semestinya berlaku sejak kemarin (19/4) diundur menjadi 30 April.
Baca lebih lajut »
Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Hormati Proses HukumKPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi di BPPD Sidoarjo.
Baca lebih lajut »
KPK Usut Korupsi Dana Insentif ASN Sidoarjo, PNS hingga Ibu Rumah Tangga DiperiksaKPK telah menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Baca lebih lajut »