Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Troy Pantouw membantah adanya pembanguan IKN yang terhenti akibat efisiensi anggaran. Pembangunan IKN tahap 2 (2025-2029) tetap berjalan sesuai rencana untuk menyiapkan sarana dan prasarana, menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Troy juga membantah informasi mobilisasi pekerja ke daerah masing-masing. Program tahap kedua berfokus pada pembangunan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukungnya. Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan kebutuhan anggaran tahap kedua melalui APBN, KPBU, dan investasi swasta.
jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara Troy Pantouw membantah pembangunan Ibu Kota Nusantara terhenti imbas dari adanya efisiensi anggaran.
“Program pembangunan IKN tahap dua ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” kata Troy dikutip Minggu .
IKN Pembangunan Anggaran Efisiensi Pekerja
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prabowo Ingin Ibu Kota Pindah ke IKN 2028, Pembangunan Gedung Parlemen DikebutPresiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 mendatang. Maka, pembangunan gedung dan ekosistem parlemen bakal dikebut.
Baca lebih lajut »
Rusun Rp 90 M buat Warga Terdampak Pembangunan IKN Rampung DilelangOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan merelokasi masyarakat terdampak pembangunan IKN ke rumah susun (rusun).
Baca lebih lajut »
Prabowo Kucurkan Rp 48,8 Triliun, IKN Nusantara Kembali jadi Prioritas?Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi perhatian di era Pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
Pemblokiran Anggaran tidak Menghambat Pembangunan IKNKepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemblokirang anggaran di salah satu kementerian terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN. Hasan menjelaskan bahwa anggaran pembangunan IKN masih tersedia di OIKN serta di berbagai kementerian. Ia mengklaim bahwa komitmen pembangunan IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo tetap berlanjut dan efisiensi anggaran pada tahun 2025 tidak akan mengganggu pembangunan IKN.
Baca lebih lajut »
Anggaran IKN Diblokir, Kemen PU Akan Menghadap Sri MulyaniAnggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan berarti tidak ada. Anggaran tersebut masih ada dan tersimpan di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan IKN belum mengalami perkembangan karena anggaran masih diblokir. Namun, Kemen PU akan menghadap Sri Mulyani agar alokasi anggaran pembangunan IKN bisa kembali cair.
Baca lebih lajut »
Pemblokiran Anggaran IKN Bukan Efisiensi Anggaran, Kata Kementerian PUKementerian Pekerjaan Umum menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran, melainkan mekanisme umum yang dilakukan di awal tahun untuk memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional. Meskipun demikian, instruksi efisiensi tersebut berdampak pada pengurangan belanja di IKN karena adanya perubahan alokasi dana. Kementerian PU saat ini berfokus untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berlangsung di IKN, sementara pembangunan baru akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Baca lebih lajut »